Salin Artikel

Koalisi PKB-PKS Dinilai Baik Buat Redam Politik Pecah Belah di 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, ada nilai positif dari terbentuknya poros koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Tentu ada positifnya koalisi ini terbentuk. Yakni menurunkan tensi penggunaan politik identitas, atau politik pecah belah," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

Dampak politik identitas dari pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 dan 2019 masih sangat terasa sampai hari ini.

Dalam dua kompetisi politik itu hanya ada dua pasangan kandidat yang bersaing. Yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada 2014 serta Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Saling sindir di antara para pendukung capres-cawapres dari kedua pilpres itu pun masih bisa dirasakan sampai hari ini, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Menurut Ray, jika nantinya benar-benar terjadi, koalisi PKB dan PKS tidak bakal bertahan lama, termasuk kepada soal penentuan siapa tokoh yang akan diusung sebagai capres. Meski begitu, Ray meyakini kedua partai itu bisa memperlihatkan mereka juga mempunyai kekuatan politik di tengah persaingan menjelang tahun politik.

"Langkah kedua parpol ini sekadar menunjukkan bahwa mereka juga ada dan kiranya dapat membuat blok politik yang kuat," ucap Ray.

Rencana pembentukan koalisi PKS-PKB seakan ingin mengikuti jejak poros Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra belum menentukan sikap. Hanya saja Partai Gerindra sudah bulat akan mencalonkan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Sedangkan Partai Demokrat mengajukan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal capres 2024.

Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, koalisi ini pun terbuka untuk membangun kerja sama dengan partai-partai yang sudah tergabung dengan poros lain, termasuk partai anggota KIB atau PDI Perjuangan.

"Kalau yang di KIB mau datang ke kami, kami enggak nolak, misal ketemu lagi PAN atau Golkar, 'wah cocok nih barang nih'," ujar Aboe.

"(PDI-P) enggak masalah, cuman mau enggak PDI-P? Pokoknya sebelum janur kuning melengkung itu belum selesai," kata dia.

Sementara itu, Jazilul meyakini koalisi yang dijajaki PKS dan PKB dapat dapat menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau PKS dan PKB duduk, politik identitas hilang, pembelahan hilang, kadrun-kadrun hilang. Yang diinginkan masyarakat perut kenyang, anak-anak bisa sekolah, kesehatan bisa terjamin, masa depan Indonesia terjaga," kata Jazilul.

Ia melanjutkan, koalisi yang sedang dijajaki ini membuktikan bahwa PKB dan PKS bisa mencapai titik temu. Menurut Jazilul, selama ini masyarakat kerap memandang PKB dan PKS tidak dapat bertemu.

Jazilul mengakui, PKB pun harus memberi penjelasan kepada konstituen mengenai koalisi yang dibangun PKB bersama PKS.

Sebab, menurut dia, masih ada anggapan bahwa PKB dan PKS memiliki perbedaan akidah.

"Ini kan juga harus disampaikan kepada publik, bahwa ini urusannya bukan akidah, tapi urusannya bagaimana politik ini memberikan kesejahteraan," ujar dia.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Diamanty Meiliana)

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/20100001/koalisi-pkb-pks-dinilai-baik-buat-redam-politik-pecah-belah-di-2024

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.