Koalisi PKB-PKS Dinilai Baik Buat Redam Politik Pecah Belah di 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, ada nilai positif dari terbentuknya poros koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Tentu ada positifnya koalisi ini terbentuk. Yakni menurunkan tensi penggunaan politik identitas, atau politik pecah belah," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

Dampak politik identitas dari pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 dan 2019 masih sangat terasa sampai hari ini.

Dalam dua kompetisi politik itu hanya ada dua pasangan kandidat yang bersaing. Yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada 2014 serta Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Saling sindir di antara para pendukung capres-cawapres dari kedua pilpres itu pun masih bisa dirasakan sampai hari ini, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Menurut Ray, jika nantinya benar-benar terjadi, koalisi PKB dan PKS tidak bakal bertahan lama, termasuk kepada soal penentuan siapa tokoh yang akan diusung sebagai capres. Meski begitu, Ray meyakini kedua partai itu bisa memperlihatkan mereka juga mempunyai kekuatan politik di tengah persaingan menjelang tahun politik.

"Langkah kedua parpol ini sekadar menunjukkan bahwa mereka juga ada dan kiranya dapat membuat blok politik yang kuat," ucap Ray.

Rencana pembentukan koalisi PKS-PKB seakan ingin mengikuti jejak poros Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra belum menentukan sikap. Hanya saja Partai Gerindra sudah bulat akan mencalonkan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Sedangkan Partai Demokrat mengajukan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal capres 2024.

Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, koalisi ini pun terbuka untuk membangun kerja sama dengan partai-partai yang sudah tergabung dengan poros lain, termasuk partai anggota KIB atau PDI Perjuangan.

"Kalau yang di KIB mau datang ke kami, kami enggak nolak, misal ketemu lagi PAN atau Golkar, 'wah cocok nih barang nih'," ujar Aboe.

"(PDI-P) enggak masalah, cuman mau enggak PDI-P? Pokoknya sebelum janur kuning melengkung itu belum selesai," kata dia.

Sementara itu, Jazilul meyakini koalisi yang dijajaki PKS dan PKB dapat dapat menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau PKS dan PKB duduk, politik identitas hilang, pembelahan hilang, kadrun-kadrun hilang. Yang diinginkan masyarakat perut kenyang, anak-anak bisa sekolah, kesehatan bisa terjamin, masa depan Indonesia terjaga," kata Jazilul.

Ia melanjutkan, koalisi yang sedang dijajaki ini membuktikan bahwa PKB dan PKS bisa mencapai titik temu. Menurut Jazilul, selama ini masyarakat kerap memandang PKB dan PKS tidak dapat bertemu.

Jazilul mengakui, PKB pun harus memberi penjelasan kepada konstituen mengenai koalisi yang dibangun PKB bersama PKS.

Sebab, menurut dia, masih ada anggapan bahwa PKB dan PKS memiliki perbedaan akidah.

"Ini kan juga harus disampaikan kepada publik, bahwa ini urusannya bukan akidah, tapi urusannya bagaimana politik ini memberikan kesejahteraan," ujar dia.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Diamanty Meiliana)