Di DPR, Bawaslu Ungkap 6 Program Prioritas Jelang Pemilu 2024

Itu diungkapkan Bagja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan DKPP di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (13/4/2022).

"Bawaslu sedang memantapkan beberapa program prioritas," kata Rahmat Bagja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan DKPP di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu.

Bagja menyampaikan enam program yang digagas, yakni pertama adalah mempersiapkan aplikasi sistem penanganan pelanggaran pemilu dan pelaporan (Sigaplapor).

Program kedua, pengembangan sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) versi 3.0.

"Termasuk di dalamnya mempersiapkan persidangan online. Alhamdulillah, hal ini sudah dicoba dalam Pilkada 2020," katanya.

Program strategis ketiga, yakni meliputi pengembangan sistem pengawasan secara elektronik, di antaranya formulir pengawasan (Form-A) dan sistem pengawasan pemilu (Siwaslu).

Program strategis keempat, ujar Bagja, yakni pengembangan desa antipolitik uang, kemudian program kelima, pemberdayaan kader pengawas partisipatif.

Program keenam adalah penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP).

Bagja menyampaikan adanya peralihan pimpinan Bawaslu provinsi tahun ini untuk periode 2022-2027 dan kemudian peralihan kepemimpinan Bawaslu kabupaten/kota pada 2023 untuk periode jabatan 2023-2028.

"Tahun ini diharapkan pengisian Bawaslu provinsi yang kemudian tahun 2023 untuk Bawaslu kabupaten/kota," ujarnya.