Salin Artikel

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memprediksi bahwa puncak kasus penularan Covid-19 varian Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022.

Untuk itu, pemerintah melakukan langkah mitigasi guna menekan terjadinya peningkatan kasus yang berpotensi membebani sistem kesehatan dalam negeri.

Langkah mitigasi itu juga dilakukan lantaran penularan kasus harian Covid-19 sebelumnya juga telah mencapai lebih dari 1.000 kasus.

“Berbagai langkah yang dilakukan seperti penegakan protokol kesehatan dan akses vaksinasi itu sangat penting. Dan pengetatan mobilitas akan jadi opsi terakhir untuk dilakukan,” kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat menyampaikan Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara daring melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (16/1/2022).

Di samping itu, ia juga mengimbau kepada perkantoran yang tidak memerlukan karyawannya untuk masuk 100 persen, untuk tidak melakukannya.

Manajemen kantor, imbuh Luhut, dapat melihat situasi serta melakukan asesmen terhadap kantor masing-masing.

“Kalau industri tidak masalah,” kata dia.

Diketahui, pada Sabtu (15/1/2022) kemarin, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat adanya penambahan kasus harian mencapai 1.054 kasus.

Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak 13 Oktober 2021 lalu. Pada saat itu, kasus harian Covid-19 mencapai 1.232 kasus.

Setelah itu, jumlah penambahan kasus baru mengalami penurunan dan cenderung berada di bawah angka 1.000.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/16/19074731/kasus-harian-covid-19-tembus-1000-luhut-penegakan-prokes-vaksinasi-itu

Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke