DPR Buka Peluang Perpanjang Pembahasan RUU PDP yang Masih Mandek

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR membuka peluang untuk memperpanjang masa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) apabila RUU itu belum selesai dalam Masa Sidang I Tahun 2021-2022 ini.

Dasco mengatakan, pembahasan RUU PDP dapat diperpanjang untuk satu kali masa sidang karena poin-poin yang perlu dibahas sudah berkurang.

"Kalau pun toh belum selesai, karena tinggal enggak banyak lagi pointers-pointers yang dibahas, kita akan perpanjang minimal satu kali masa sidang lagi harus sudah selesai," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/9/2021), dikutip dari keterangan video.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, pembahasan RUU PDP sebetulnya telah diperpanjang dalam rapat paripurna masa sidang sebelumnya.

Sejauh ini masih ada beberapa hal yang belum mencapai titik temu dalam pembahasan RUU PDP dan diharapkan dapat rampung pada masa sidang kali ini.

"Karena ada beberapa hal yang belum dicapai titik temu dan masih perlu pembahasan yang lebih dalam, saya pikir dalam masa sidang ini kalau pun toh belum, kita berharap dalam masa sidang ini selesai," kata Dasco.

Desakan agar RUU PDP segera disahkan menguat dalam beberapa waktu terakhir menyusul maraknya kasus kebocoran data pribadi masyarakat.

Adapun salah satu isu dalam RUU PDP yang belum menemui titik temu adalah soal kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi.

Di satu sisi, DPR ingin lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Pengawasan tidak cukup di bawah pemerintah, karena pemerintah juga berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut,” kata Ketua DPR Puan Maharani, Jumat (3/9/2021).