Anggota DPR: Perpanjangan PPKM Harus Didukung Realokasi Anggaran yang Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan perpanjangan PPKM didukung refocusing anggaran yang tepat sasaran usai kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level di sejumlah daerah.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan perpanjangan PPKM didukung refocusing anggaran yang tepat sasaran.

"PPKM akan berhasil jika pemerintah memastikan adanya dukungan anggaran yang tepat sasaran. Refocusing yang dilakukan harus efektif menanggulangi pandemi dengan berorientasi pada keselamatan rakyat, bukan sekedar geser slot," kata Netty kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).

Netty menegaskan, masyarakat membutuhkan dukungan terkait bahan pokok untuk hidup.

Selain itu, ia meminta adanya penguatan di bidang infrastruktur kesehatan misalnya dalam hal penanganan pasien isolasi mandiri, jenazah, insentif petugas kesehatan, hingga pengolahan limbah medis.

“Sistem pendukung lain seperti penanganan jenazah, pasien isoman, insentif petugas dan pengolahan limbah juga harus jadi prioritas," ujar Netty.

Menurut anggota Badan Anggaran DPR ini, pelaksanaan PPKM akan semakin efektif apabila diimbangi dengan penganggaran yang tepat sasaran.

Ia pun berharap tidak ada motif kepentingan pribadi atau kepentingan politik dalam rangka penganggaran terkait Covid-19.

"PPKM akan efektif dan kasus Covid-19 akan turun jika anggaran penanganannya efektif, tepat sasaran dan tidak ada moral hazard dengan motif kepentingan ekonomi dan politik kelompok atau golongan," ucapnya.

Oleh karena itu, Netty mengimbau Kementerian atau lembaga terkait harus ikut mendukung refocusing anggaran untuk persoalan yang berkenaan dengan penanganan pandemi.

Ia juga mendorong optimalisasi perangkat teknologi sehingga dapat menekan anggaran, karena biaya kunjungan atau rapat ke luar kantor dialihkan menjadi vitual.

"Ini saatnya negara menunjukkan soliditas manajemen nasional yang tidak lagi ego sektoral. Kurangi juga kegiatan tidak esensial seperti kunjungan, rapat koordinasi di luar kantor, acara seremonial dan lain-lain. Optimalkan teknologi internet untuk koordinasi secara virtual," ujar Netty.

Selain itu, Netty juga meminta pemerintah tetap memberikan perhatian penuh ke daerah yang berada di PPKM level 2 agar kondisinya makin membaik sehingga bisa jadi contoh bagi daerah lain.

“Pemerintah harus mengawal daerah yang telah turun level tersebut dengan road map yang jelas dan rinci agar penurunannya makin baik,” ucap dia.

Diketahui, pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM berbasis level 1-4 di sejumlah wilayah Tanah Air.

Penerapan PPKM Level 1-4 di wilayah Jawa dan Bali berlaku sejak 24-30 Agustus 2021. Sedangkan, PPKM Level 1-4 di luar Jawa dan Bali berlaku sejak 24 Agustus-6 September 2021.