Salin Artikel

Wapres: Memastikan Program Sampai Sasaran Jadi Tantangan Percepatan Program Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, sejumlah program dan anggaran telah dirancang oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk penanganan stunting.

Namun, menurut Wapres, yang menjadi tatantangan dalam pelaksanaan program itu adalah bagaimana memastikannya dapat diterima tepat sasaran.

"Tantangannya, bagaimana memastikan seluruh program dapat secara konvergen sampai di wilayah dan diterima rumah tangga sasaran," ujar Ma'ruf di acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertema 'Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting' secara daring, Senin (23/8/2021).

"Konvergensi adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi seringkali tidak mudah untuk diwujudkan," imbuh Ma'ruf.

Untuk mewujudkan implementasi program tersebut, kata Wapres, diperlukan upaya keras dari seluruh pihak. Oleh karena itu, ia meminta setiap lembaga yang terlibat agar menghilangkan ego sektoral.

Ma'ruf mengatakan, berbagai program penurunan stunting selama ini sudah dijalankan oleh kementerian/lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya serta pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

"Program-program ini dilaksanakan melalui berbagai mekanisme implementasi dan pendanaan," kata dia.

Ada yang dilaksanakan dan didanai melalui anggaran kementerian/lembaga, serta dana transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), ada pula yang melalui dana dekonsentrasi.

Bahkan, kata dia, dana desa pun sudah banyak dialokasikan untuk penurunan stunting.

Selain itu, Ma'ruf mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Perpres tersebut memberikan payung hukum bagi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018.

"Perpres memberikan penguatan kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting," kata dia.

Ma'ruf menjelaskan, dari sisi kerangka intervensi, penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang difokuskan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, sedangkan intervensi gizi sensitif adalah intervensi pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

"Menurut berbagai literatur, intervensi gizi sensitif ini memiliki kontribusi lebih besar, yakni 70 persen dalam upaya penurunan stunting," ucap dia.

Selain itu, Perpres juga mengukuhkan 5 pilar utama yang sangat penting dalam percepatan penurunan stunting.

Kelima pilar tersebut adalah komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah; kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; konvergensi program pusat, daerah dan masyarakat; ketahanan pangan dan gizi, dan monitoring dan evaluasi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/12485381/wapres-memastikan-program-sampai-sasaran-jadi-tantangan-percepatan-program

Terkini Lainnya

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke