BioSaliva yang Bisa Tes PCR Tanpa Colok Hidung, Klaim hingga Tanggapan Kemenkes dan Epidemiolog

Pertama, BioSaliva ini diklaim memungkinkan pengetesan PCR tidak lagi dilakukan melalui hidung atau nasofaring, melainkan bersifat gargling atau pengguna cukup hanya berkumur-kumur untuk dapat mengetahui apakah terpapar Covid-19 atau tidak.

Hal itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) Bio Farma Honesti Basyir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Rabu (7/7/2021).

"Kami sudah meluncurkan yang terbaru BioSaliva di mana pengetesannya kita tidak melakukan nasofaring lagi ataupun yang dari hidung, tapi dengan sifatnya yang gargling atau kumur-kumur," kata Honesti.

Tak sampai di situ, Honesti juga mengklaim bahwa buatan perusahaannya ini mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang bakal dideteksi Covid-19.

Bio Farma juga mengklaim telah melakukan pengetesan terhadap BioSaliva dengan akurasi di atas 99 persen.

Begitu juga dengan produk baru BioFarma yaitu mBioCoV-19 RT-PCR Kit yang sama-sama diklaim telah melalui pengetesan akurasi di atas 99 persen.

Deteksi semua varian virus

Keunggulan lain yang dimiliki BioSaliva, menurut Honesti, adalah alat tes Covid-19 ini diklaim mampu mendeteksi semua varian baru virus corona yang tengah berkembang.

"Khusus untuk BioSaliva ini adalah produk kita terbaru dan bisa men-detect semua strain virus yang sekarang lagi berkembang di Indonesia," kata Honesti.

Atas hal tersebut, Bio Farma mengaku bakal memproduksi BioSaliva sekitar 40.000 unit per bulannya.

Sementara, untuk produk mBioCoV-19 RT-PCR Kit bakal diproduksi 2,4 juta per bulan.

"Produk baru kami BioSaliva, baru akan kita produksi sekitar 40.000 unit per bulan," ucapnya.

Para anggota DPR yang menghadiri rapat itupun kemudian mempertanyakan terkait harga produk BioSaliva.

Namun, Honesti mengaku belum dapat memberikan jawaban soal harga BioSaliva nantinya.

Dia mengaku, soal harga masih menjadi bahan pembicaraan Bio Farma dan Kementerian Kesehatan.

"Harganya lagi kita usulkan. Kita lagi ada pendampingan untuk penetapan harganya. Sehingga nanti kita dapat ketetapan dari Kementerian Kesehatan," tuturnya.

Tanggapan Kemenkes

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, Kemenkes belum mempertimbangkan untuk mengganti tes cepat antigen dengan tes polymerase chain reaction (PCR) kumur buatan PT Bio Farma dalam upaya penelusuran kasus Covid-19 secara masif di masyarakat.

"PCR kumur ini merupakan metode pengambilan sampel yang tadinya swab (dicolok), sekarang dengan kumur. Tetapi pemeriksaan tetap memakai PCR yang selama ini dipakai," Nadia dikutip dari Antara, Rabu.

Ia mengatakan, metode penelusuran kasus Covid-19 di tengah masyarakat masih menggunakan metode tes cepat antigen.

Sebab, hal itu bisa langsung diperiksa dan didapatkan hasilnya dalam waktu yang singkat.

Sementara itu, menurutnya metode pelacakan kasus secara kumur masih membutuhkan waktu panjang. Hal ini karena sampel dari hasil kumur harus diperiksa laboratorium.

"Kalau penelusuran kasus lebih mudah menggunakan rapid test antigen karena bisa langsung diperiksa dan mendapatkan hasil," katanya.

"Kalau PCR kumur ini harus dikirim lagi sampelnya. Saya kira jadi tidak praktis karena ini masih bersifat PCR," sambung dia.

Kata epidemiolog

Sementara itu, Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, BioSaliva atau alat pendeteksi Covid-19 dengan metode kumur bisa digunakan untuk screening kasus Covid-19.

Meski demikian, menurut dia, BioSaliva belum bisa menggantikan PCR untuk mendiagnosis kasus positif Covid-19.

"Kalau untuk menggantikan PCR enggak, lah, tapi ini bisa diandalkan untuk alat screening bisa, kalau untuk diagnosis ya tetap PCR untuk konfirmasi," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Menurut Dicky, BioSaliva bisa digunakan untuk pemeriksaan Covid-19 dalam pelacakan kontak erat atau tracing. Hal ini karena akurasi alat tersebut sudah teruji dan memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Dan memang sudah akurasinya sudah teruji dan memenuhi standar WHO, karena sensitivitasnya minimal harus sama atau lebih dari 80 persen, spesifiksitasnya minimal sama atau lebih dari 97 persen, dan yang saya tahu yang ada saat ini sudah memenuhi," ujarnya.

Menurut dia, meski sudah teruji memiliki sensitivitas sesuai standar WHO, tetapi harus dilihat pula aspek efektivitas dan efisiensinya.

"Kalau bicara program screening secara keseluruhan harganya mahal, saya enggak tahu kalau di Indonesia berapa. Jadi kalau program screening tetap diarahkan ke yang lebih praktis dalam pemakaian maupun harganya terjangkau, karena pemerintah tidak membuat ini free, kecuali kalau ini free," kata dia.