Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh berharap, agar Laksamana Muda (Laksda) Anwar Saadi menjadi orang yang berintegritas tinggi dan tepat untuk menduduki posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.

"Sehingga keberadaan Jampidmil ini dapat berjalan dengan baik sebagai sayap baru di kejaksaan dan penyelesaian kasus-kasus dapat berjalan dengan lancar," kata Khairul saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/6/2021).

Ia mengatakan, Jampidmil dibentuk agar pelaksanaan single prosecution system dapat terwujud dan penuntutan berada di satu lembaga.

"Kami berharap, agar pembentukan Jampidmil ini dapat melaksanakan kebijakan penuntutan yang seirama dengan penuntutan lainnya, sehingga dapat menjiwai asas equality before the law," ungkapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menerangkan, dibentuknya Jampidmil telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung RI.

"Salah satu tugasnya (Jampidmil) adalah mengkoordinasikan penuntutan yang dilakukan oditurat dan penanganan perkara koneksitas," jelasnya.

Khairul mengatakan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 25B ayat (1) Perpres Nomor 15 Tahun 2021.

Di sisi lain, ia tak lupa berharap agar pelaksanaan Jampidmil terus dievaluasi bersama.

Hal ini karena Jampidmil merupakan lembaga baru yang dikhawatirkan terdapat masalah dalam implementasinya.

"Implementasinya harus selalu disempurnakan agar mampu memenuhi harapan publik yang mengharapkan adanya keadilan dalam penanganan berbagai kasus," pinta Khairul.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Anwar Saadi ditunjuk menjadi Jampidmil di Kejaksaan Agung.

Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/540/VI/2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, tertanggal 23 Juni 2021.

Dalam surat keputusan tersebut, Panglima TNI menetapkan mutasi dan promosi terhadap 104 perwira tinggi, terdiri dari 65 pati TNI AD, 22 pati TNI AL, dan 17 pati TNI AU.

"(Promosi jabatan) Laksda TNI Anwar Saadi, dari Kababinkum TNI menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Kejaksaan Agung," ujar Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto, melalui keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).

Pembentukan Jampidmil menuai kritik publik. Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Studi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menilai, pembentukan itu memperkuat kesan pengkhususan penanganan bagi militer.

Wahyudi mengatakan, pembentukan Jampidmil merupakan implikasi dari tidak kunjung dimulainya reformasi peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU TNI memuat kebutuhan untuk mereformasi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.