Salin Artikel

Periksa Stepanus Robin, Dewas Tak Tunggu Proses Penyidikan di KPK

Tumpak menyebut, proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Robin sudah berjalan.

"Yang kami periksa itu benarkah ada pelanggaran etik di situ, bukan masalah pidana terima suapnya karena soal terima suap itu diperiksa KPK dan dia (Robin) juga sudah tersangka. Apakah sudah kami periksa terkait dugaan pelanggaran etiknya. Sudah," kata Tumpak, Kamis (29/4/2021) dikutip dari Antara.

Meski proses pemeriksaan sudah berjalan, namun Tumpak menyebut belum dapat memastikan kapan proses persidangan akan berlangsung.

"Pemeriksaan di Dewas sudah berjalan, tapi soal kapan disidangkannya tunggu selesai saja deh, kalau sudah selesai pemeriksaannya akan kami sidangkan, tetapi tidak menunggu proses di penyidikan di sana, jadi jalan bareng saja," kata dia. 

Tumpak juga menanggapi pernyataan Koordinator Masyatakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menyebut punya informasi tentang upaya Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial berusaha berkomunikasi dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Jika ada informasi, Tumpak meminta MAKI untuk menyerahkan bukti informasi yang disampaikannya itu.

"Dewas sudah mendengar itu, tetapi kalau sekadarnya kuranglah, kamu minta kalau ada lebih lagi fakta-faktanya. Kami sudah berhubungan dengan MAKI, tolong sampaikan sepanjang sebatas omongan itu tidak bisa kami lakukan pemeriksaan," papar dia.

Mengenai informasi tersebut, Tumpak menyebut hingga saat ini Lili Pintauli belum diperiksa oleh Dewas KPK.

Tungkak mengklaim melakukan dua cara dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan internal KPK.

Ia juga mengatakan, Dewas KPK proaktif dalam melakukan penyelidikan, tidak bekerja setelah ada laporan.

"Kami proaktif, enggak nunggu laporan, ada 2 macam, pertama ada laporan, kedua kalau kami dengar, kami baca media ada segala macam, kami proaktif apa benar berita-berita ini. Tapi tentu tidak kami beritahukan pada kalian (wartawan)," kata Tumpak.

Penyidik KPK dari Polri Stepanus Robin Pattuju ditetapkan sebagai tersangka bersama Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan seorang pengacara bernama Maskur Husain.

Robin diduga meminta uang sejumlah Rp 1,5 miliar pada Syahrial untuk menyelesaikan kasus penyelidikan dugaan korupsi yang tengah dilakukan KPK di Pemerintahan Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Dalam konferensi pers penetapan tersangka, Kamis (22/4/2021) pekan lalu, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan bahwa Robin diduga telah menerima uang sebesar Rp 1,3 miliar.

Dari uang itu, Robin memberikan total Rp 525 juta pada Maskur Husain.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/30/06552091/periksa-stepanus-robin-dewas-tak-tunggu-proses-penyidikan-di-kpk

Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke