Soal Isu Kudeta Demokrat, JK: Masalah Partai Selesaikan Internal, Pemerintah Jangan Ikut Campur

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla memberikan tanggapan atas isu perebutan kekuasaan di Partai Demokrat.

Menurut Kalla, persoalan yang terjadi saat ini ini dimulai dari permasalahan internal.

"Ya berarti itu dimulai ada masalah internal. Tapi masalah internal oleh beberapa pihak dibawa keluar. Mestinya sih masalah internal selesaikan internal," ujarnya dikutip dari tayangan Program Bukan Begini Bukan Begitu di kanal Youtube Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Kalla menilai, apabila ada kritik dari anggota, sebaiknya diselesaikan secara internal.

Sebab, Partai Demokrat pun telah memiliki medium untuk menampung berbagai masukan dan persoalan secara internal.

"Terjadi kritikan, ada media dewan kehormatan atau apa. Di sana menyelesaikannya. Jangan dibawa keluar, ya jadi beginilah," kata Kalla.

Meski begitu, dia pun menilai pemerintah sebaiknya menahan diri untuk tidak mencampuri urusan internal Partai Demokrat.

Meski demikian, Kalla tak menyebut siapa pihak pemerintah yang dimaksud.

"Tapi ya juga, yang orang pemerintah juga meski menahan diri untuk tidak mencampuri terlalu jauh," tegas Kalla.

Sebagaimana diketahui, isu gerakan perebutan kekuasaan atau makar di tubuh Partai Demokrat belum juga selesai.

Isu tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konfrensi pers yang dilakukan Senin (1/2/2021).

AHY menuding ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengangkat sosok baru menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dengan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Pada perkembangannya, tokoh-tokoh yang diduga menjadi dalang perebutan kekuasaan itu adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, Darmizal dan Johni Allen Marbun.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya turut membuat pernyataan.

SBY menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak diperjualbelikan untuk pihak-pihak yang ingin melakukan upaya perebutan kekuasaan.

"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakana dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY pada video yang dirilis Rabu (24/2/2021).

Ia juga menyebut bahwa jika partai berlogo mercy itu berhasil dikudeta, maka demokrasi berada pada masa krisis.

Presiden RI Ke 6 itu meyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengetahui keterlibatan Moeldoko dalam upaya perebutan kekuasaan itu.

SBY juga meyakini sejumlah tokoh seperti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta kepala Badan Intelegen Negara (BIN) Budi Gunawan dicatut namanya dalam permasalahan ini.