KPK Apresiasi Rencana Setneg Simpan Barang Gratifikasi Jokowi di Museum

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, penyimpanan barang-barang gratifikasi itu akan disimpan di Museum Gratifikasi yang akan dibangun Setneg sebagai bentuk pembelajaran.

Dalam kesempatan yang sama, Ipi mengungapkan KPK telah menyerahkan 12 item barang gratifikasi yang dilaporkan Presiden Jokowi ke Kementerian Keuangan. 

"KPK telah menyerahkan 12 item barang gratifikasi senilai Rp 8,7 Miliar kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pada Selasa, 9 Februari 2021 bertempat di Kantor Kasetpres," kata Ipi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/2/2021).

"Barang-barang tersebut diterima oleh Presiden Jokowi dari Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dalam kunjungan kerja Presiden ke Arab Saudi pada tanggal 15 Mei 2019," kata Ipi.

Ipi menyebut, 12 barang yang disimpan yakni satu buah lukisan bergambar Kabah, sebuah kalung dengan taksiran emas 18 karat, satu buah gelang dengan taksiran emas 18 karat dan sepasang pasang anting dengan taksiran emas 18 karat.

Kemudian, ada juga satu cincin dengan taksiran emas 18 karat, satu buah jam tangan Bovet AIEB001, satu buah cincin bermata blue saphire 12,46 karat dan Cufflink bermata blue sapphire 6,63 karat dan 8,01 karat.

Lalu ada, satu buah pulpen berhias berlian 17,57 karat,  Tasbih berbahan batu mulia (berlian dan blue sapphire), dua buah minyak wangi, dan satu set Al Quran.

Ipi mengatakan, melalui surat Keputusan Nomor 1527 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020, KPK memutuskan ke-12 barang tersebut ditetapkan menjadi milik negara.

"Atas alasan keamanan barang-barang tersebut tidak dibawa ke KPK tetapi tetap di Kantor Setpres selama KPK dan tim appraisal melakukan penilaian atas barang-barang tersebut, yang kemudian dilakukan klarifikasi, analisa dan proses serah terima dari KPK kepada DJKN," ucap Ipi.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan rencana penyimpanan barang-barang tersebut di museum, Setneg sebagai Satuan kerja akan mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kemenkeu atas ke-12 barang tersebut.

"PSP juga akan diajukan atas barang-barang yang pernah dilaporkan ke KPK di tahun 2017 oleh Presiden Jokowi dan beberapa pejabat lainnya dari Raja Salman yang nilainya mencapai Rp 108 Miliar," kata Ipi.