Kemenpan RB Pastikan SDM Pemerintah Direncanakan Sesuai Kebutuhan

Utamanya, kebutuhan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

"Kami ingin memastikan dalam perencanaan SDM benar-benar sesuai kebutuhan, sesuai prioritas pembangunan nasional dan daerah sehingga perencanaan harus didasarkan analisis jabatan dan beban kerja prioritas pembangunan," kata Dwi dalam konferensi pers, Selasa (1/12/2020).

Dalam penyediaan SDM profesional untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, kata dia, maka harus dilakukan secara tranparan, terbuka, dan bebas korupsi.

Sebab, pihaknya juga ingin memastikan bahwa mereka yang diterima adalah mereka yang benar-benar akan menjadi aparatur sipil negara (ASN) berkualitas, profesional, kompeten, dan bisa dibina.

Tujuannya, kata dia, untuk membangun birokrasi Indonesia ke depan yang lebih maju sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam reformasi birokrasi.

"Salah satunya pakai card system (dalam proses penerimaan ASN) yang tidak mungkin diintervensi. Jadi zero KKN dalam proses penerimaan pegawai," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan sistem-sistem pekerjaan yang lebih modern, kekinian, dan sesuai dengan era milenial.

Pasalnya, kata dia, saat ini sebagian besar ASN merupakan para milenial.

"Kami akan tinggalkan tingkat-tingkat konvensional tatap muka di dalam kelas dan lainnya. Kami akan optimalkan sistem pembelajaran online, di tempat kerja dan mengembangkan corporate university," kata dia.

"Dengan cara itu, kami ingin jamin ASN-ASN kita makin kompeten dari waktu ke waktu," ucap dia.