Senin Depan, Komisi II Agendakan Rapat dengan KPU-Mendagri Bahas Kesiapan Pilkada 2020

Agenda rapat membahas soal kepastian penambahan anggaran dan Peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19.

"Hari Senin kami pastikan mudah-mudahan tidak ada penundaan lagi rapatnya, jadi kami bisa pastikan selain tahapan, juga PKPU dan kepastian anggaran," kata Saan saat dihubungi, Jumat (19/6/2020).

Menurut Saan, pemerintah menjanjikan pencairan anggaran tambahan Pilkada 2020 tahap pertama pada Juni ini.

Ia pun mengatakan, DPR telah meminta jaminan pemerintah agar dapat memenuhi penyesuaian anggaran pelaksanaan Pilkada 2020.

Sementara itu, setelah sempat ditunda akibat pandemi Covid-19, tahapan pilkada telah dimulai lagi sejak 15 Juni. Pelaksanaan pencoblosan direncanakan digelar pada 9 Desember.

"Soal tambahan anggaran yang Rp 4,7 triliun sudah disepakati tahap pertama dicairkan Juni ini. Tentu kami akan awasi terus agar proses pencairan dana bisa cepat dilakukan," ujarnya.

Selain itu, DPR juga menanti PKPU tentang pelaksanan Pilkada 2020 dengan protokol kesehatan Covid-19.

Saan mengatakan, KPU telah mengirimkan PKPU yang baru itu kepada DPR sejak awal pekan ini. Selanjutnya, PKPU akan dibahas DPR bersama pemerintah untuk kemudian disetujui.

"KPU sendiri sudah menyusun PKPU sesuai protokol Covid-19, tinggal Senin nanti dikonsultasikan dan dibahas untuk disetujui secara bersama-sama," tuturnya.

Komisi II DPR sebelumnya telah menggelar rapat kerja pada Kamis (11/6/2020), bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo. Selain itu, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua DKPP Muhammad, dan Ketua Bawaslu Abhan.

Rapat membahas anggaran Pilkada 2020. KPU, DKPP, dan Bawaslu mengajukan tambahan anggaran untuk menyelenggarakan pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, pilkada serentak yang semula dijadwalkan pada 23 September akan dilaksanakan pada 9 Desember.

Dalam rapat tersebut, KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar.

"KPU menyampaikan surat permohonan penambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Nomor 433/PR.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 pada 9 Juni sebesar Rp 4.768.653.986.000," kata Ketua KPU Arief Budiman.