Ombudsman Minta Jokowi Mengevaluasi Keberadaan Stafsus Milenial

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi keberadaan para staf khusus milenial presiden karena kerap melakukan blunder.

Termasuk stafsus Andi Taufan Garuda Putra yang mengirim surat kepada camat se-Indonesa menggunakan kop Sekretariat Kabinet.

"Hal ini wajib menjadi perhatian presiden untuk mengevaluasi lagi tugas, fungsi, kewenangan, kompetensi dari staf khusus yang selama ini dibangga-banggakan presiden sebagai milenial tapi ternyata beberapa kali mereka sudah melakukan blunder yang cukup serius," kata Alvin kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

Alvin mengatakan, Presiden Jokowi juga harus meninjau kembali urgensi keberadaan staf khusus presiden.

"Kalau benar memerlukan seharusnya diatur lebih ketat lagi agar mereka paham tugas kewajiban kewenangan dan batasan-batasan mereka," kata Alvin.

Di samping itu, Alvin juga mengungkit soal stafsus yang memiliki tim komunikasinya sendiri. Menurut Alvin, stafsus yang bertugas memberi masukan kepada presiden tidak perlu mempunyai tim komunikasi.

Kemudian Alvin menyoroti soal anggaran yang disiapkan untuk staf khusus presiden di tengah pandemi Covid-19.

"Apakah ini sudah tepat ketika kita harus efisien anggaran, semua kementerian dan lembaga dipangkas, tapi ada kesan menghambur-hamburkan anggaran untuk staf khusus ini," kata Alvin.

Diberitakan sebelumnya, Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, mengirim surat kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet RI.

Dalam surat tersebut, Andi memperkenalkan dirinya kepada semua camat di Indonesia selaku Staf Khusus Presiden.

Ada dua hal yang menjadi fokus Andi untuk diperhatikan para camat. Pertama, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) akan melakukan edukasi seputar Covid-19.

Petugas lapangan Amartha disebut akan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat desa soal tahapan penyakit Covid-19 beserta cara-cara penanggulangannya.

Sementara, diketahui Andi Taufan merupakan CEO Amartha.

Kedua, Amartha juga akan mendata kebutuhan APD di puskesmas atau layanan kesehatan lainnya di desa agar pelaksanaannya berjalan lancar.

Belakangan, surat tersebut dikecam sebagian warganet.

Mereka berpendapat, tindakan itu melibatkan perusahaan pribadi, apalagi sampai mengirimkan surat ke camat untuk membantu aktivitas perusahaannya merupakan hal yang tidak pantas.

Andi Taufan pun telah menyampaikan permohonan maaf terkait keberadaan surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet dan ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia tersebut.