Salin Artikel

Ini Cara Pemerintah Tekan Potensi Penyebaran Covid-19 di Tempat Umum

Ia mengatakan, pada intinya semua tempat ramai hingga membuat orang berdesakan berpotensi menjadi tempat penyebaran virus corona.

"Pastilah, tempat berkerumun banyak adalah tempat yang potensial terjadinya penularan," kata Yuri dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

"Tidak hanya di commuter (line), di busway yang berdesakan pada jam-jam tertentu juga bisa. Di tempat yang lain juga bisa," kata Yuri di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Karena itu, ia telah meminta seluruh pangkalan moda transportasi untuk memecah antrean panjang, agar orang tak berdesakan di sana dalam waktu lama.

Ia mencontohkan, pemerintah baru saja meminta manajemen Bandara Soekarno-Hatta untuk membuka seluruh pintu dan meja layanan sehingga orang tak harus berdesakan lama kala mengantre.

Menurut Yuri, manajemen bandara harus memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Sebab, saat ini virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO).

"Bukalah meja check in sebanyak-banyaknya supaya tidak terjadi penumpukan orang. Kalau sehat, dalam rangka efisien kan orang ya sudah buka dua desk saja yang lain istirahat. Itu (kondisi) biasa, nah sekarang tidak biasa," ujar Yuri.

"Karena itu, saya sarankan ke bandara, prinsip ini harus diperhitungkan, tidak lagi kita pertimbangkan efisiensi tenaga dengan pelanggan. Kalau bisa satu meja satu orang untuk kurangi risiko kontak. Ini menjadi prinsip yang kita lakukan dalam konteks kehati-hatian," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, salah satu pihak yang siap mengantisipasi persebaran virus corona dan Covid-19 di transportasi umum adalah DKI Jakarta.

Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta Suharti mengatakan, sebaran virus corona tipe 2 yang menyebabkan Covid-19 terjadi di Depok, Jawa Barat, dan Kemang, Jakarta Selatan.

"Itu adalah hasil pemetaan jalur transportasi umum, khususnya untuk KRL dan MRT, yang kemudian kami overlay dengan data-data potensi persebaran (virus corona)," kata Suharti di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/3/2020).

"Karena teman-teman juga tahu persebaran (virus corona) ada di Depok, ada di Kemang, dan sebagainya," tutur dia.

Suharti berujar, pemetaan jalur transportasi dilakukan agar Pemprov DKI Jakarta mengetahui langkah mitigasi untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun, Suharti belum menjelaskan langkah mitigasi yang akan dilakukan Pemprov DKI.

Saat ini, Pemprov DKI belum memutuskan untuk menutup transportasi umum di Ibu Kota.

"Kalau sekarang belum ada (penutupan transportasi umum). Semuanya tentunya mengikuti perkembangan berikutnya," kata Suharti.

Pernyataan ini menyikapi viralnya gambar berisi bahan paparan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait risiko penyebaran virus corona via transportasi publik, yang beredar di media sosial.

Dalam bahan paparan itu disebutkan bahwa KRL commuter line rute Bogor-Depok-Jakarta Kota berisiko menjadi area penyebaran virus corona terbesar. Sementara, KRL rute Cikarang-Bekasi-Jakarta Timur disebut bebas penyebaran virus corona.

Anies membenarkan bahan paparan yang beredar itu. Dia mengakui adanya potensi penyebaran virus corona via KRL rute Bogor-Depok-Jakarta Kota.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/13/08524531/ini-cara-pemerintah-tekan-potensi-penyebaran-covid-19-di-tempat-umum

Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke