Salin Artikel

Demi Ramah Lingkungan, KPU Usul Penggunaan E-Rekap di Pemilu

Pernyataan ini disampaikan Arief dalam "Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020" di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

"Bapak, Ibu sekalian juga bisa sekalian melihat, memperkirakan berapa jumlah kebutuhan kertas yang harus digunakan untuk memproduksi logistik pemilu, berapa energi dari alam yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu kita," kata Arief.

Menurut data yang dipaparkan Arief, setidaknya ada 978.471.901 lembar kertas yang dicetak, sampul sebanyak 58.889.191 lembar, serta formulir sebanyak 130.746.467.309 buah.

Arief Budiman ingin pemilu mendatang bisa lebih ramah lingkungan.

Karena itu, dia menyarankan sistem pemilihan e-rekapitulasi dan salinan digital.

"Salah satu solusinya yang sedang kita gagas, e-rekap dan salinan digital, salinan hasil pemilu yang diberikan kepada peserta pemilu secara digital," ucapnya.

Arief mengatakan banyak sekali keuntungan jika Indonesia menggunakan e-rekapitulasi dan salinan digital.

Selain ramah lingkungan, akan lebih hemat anggaran dan mempercepat proses penghitungan.

"Tapi juga akan menghemat produksi logistik pemilu dan tenti saja menghemat anggaran, dan tentu saja akan ramah lingkungan krn energi dari alam yang akan diserap juga akan berkurang," ujar Arief.

Dia menambahkan, pihaknya juga masih terus melakukan pembahasan terkait sistem rekapitulasi (Sirekap).

Saat ini Indonesia masih menggunakan sistem hitung (Situng).

"Terakhir, kami sudah melakukan simulasi dan hasil simulasi kami juga sudah dibahas bersama tim ITB, nanti kita akan terus mempercepat proses percepatan," ucapnya.

Penggunaan Sirekap, lanjut Arief Budiman, diperlukan untuk mengurangi kesalahan serta mengembalikan kepercayaan publik.

Karena itu, dia berharap kedepannya, Indonesia bisa menggunakan Sirekap.

"Pertama meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu itu sendiri," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/13535281/demi-ramah-lingkungan-kpu-usul-penggunaan-e-rekap-di-pemilu

Terkini Lainnya

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke