Perubahan Pendekatan Jokowi dalam Memperteguh Kedaulatan di Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo selalu reaktif atas isu kedaulatan Republik Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Menilik kembali Juni 2016, catatan pemberitaan menyebutkan, Presiden langsung bertolak ke Natuna usai terjadi insiden kapal Coast Guard China memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kapal Coast Guard China awalnya datang untuk mendesak kapal TNI AL melepaskan kapal nelayan berbendera China, Han Tan Cou 19038 yang ditangkap lantaran mencuri ikan di perairan Indonesia.

Suasana saat itu cukup menegangkan karena kapal TNI AL sempat melepaskan tembakan ke arah kapal Han Tan Cou 19038 saat penangkapan.

Atas insiden itu, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Natuna.

Bukan di dalam ruang rapat atau kantor, rapat terbatas dilaksanakan di Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383, kapal yang menembak kapal nelayan China.

Mobilisasi militer ke Natuna sangat dipertontonkan kepada publik saat itu.

Setidaknya, terdapat empat Kapal Perang RI (KRI) ikut mengawal kegiatan Kepala Negara yang datang mengenakan jaket bomber abu-abu di perbatasan itu.

Sejumlah personel elite matra TNI AL, yakni Komando Pasukan Katak (Kopaska) bersenjata lengkap juga disiagakan mengawal Jokowi.

Menggunakan boat, mereka menempel ketat kapal yang ditumpangi Presiden.

Di udara, pesawat tempur F-16 terbang mengelilingi perairan Natuna. Sangat bising saat para pilot bermanuver menurunkan ketinggian jelajah.

Para pembantu yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Tiga kepala staf TNI turut hadir dalam rapat itu, menegaskan bahwa pemerintah serius menegakkan kedaulatan di Natuna.

"Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, saat itu.

Perubahan pendekatan

Sama seperti terdahulu, Presiden Jokowi juga tidak membutuhkan waktu lama untuk pergi ke Natuna usai peristiwa pelanggaran kedaulatan terulang oleh kapal Coast Guard China, awal Januari 2020.

Presiden tetap mengedepankan kekuatan militer. Hal itu terbukti dari pengerahan kapal perang dan kapal Bakamla di Natuna.

Bahkan, Bakamla menyebut, 30 persen kekuatannya berada di perbatasan Natuna.

Presiden sempat mengecek kesiapsiagaan personel TNI AL di KRI Usman Harun.

Sementara itu, pesawat tempur yang diterbangkan dari Skadron Udara 16 Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru juga memantau dari udara.

"Ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar menawar. Dan itu merupakan hal prinsip," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

"Dan Presiden sudah mengatakan di dalam sidang kabinet paripurna kemarin untuk urusan Natuna tidak ada tawar menawar," sambung dia. 

Meski demikian, terdapat sedikit perbedaan pendekatan Kepala Negara dalam kehadirannya kali ini.

Tidak hanya mengedepankan kekuatan militer saja, kali ini Kepala Negara juga mewarnai upaya memperteguh kedaulatan NKRI di Natuna dengan kegiatan ekonomi.

Di Natuna, Presiden bersilaturahim dengan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa. Mereka sedang dipersiapkan secara khusus melaut di perairan Natuna.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah memakan waktu beberapa tahun untuk membangun infrastruktur perikanan di Natuna.

Jokowi juga menyebutkan, segala kekurangan sarana dan prasarana perikanan harus segera diperbaiki.

Ia tidak ingin sarana perikanan menjadi sia-sia.

"Jangan sampai bangunan yang saya lihat baik seperti ini tidak memberi manfaat kepada nelayan," ujar dia. 

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendukung semua upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Ini yang bakal didukung pemerintah. Ini kita sudah habis banyak dan harus bermanfaat bagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya," kata Jokowi.

Jokowi juga berkesempatan membagikan sertifikat lahan kepada 102 warga Natuna.

Kepada para penerima sertifikat, Presiden mengatakan sertifikat tanah itu membuktikan bahwa Natuna adalah wilayah NKRI.

"Kenapa saya hari ini ingin menyerahkan sertifikat tanah ini? Supaya kita semua tahu bahawa Natuna adalah Tanah Air Indonesia," kata Jokowi di hadapan warga yang hadir di Kantor Bupati Natuna.

Jokowi mengatakan sertifikat tanah itu adalah bukti hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat Natuna.

"Jadi, simbol pemberian sertifikat ini menunjukkan bahwa bukti hak hukum atas lahan tanah telah dipegang oleh masyarakat Natuna," tegas dia.

Istana: tak ada gunanya perang

Salah satu hal yang paling kentara soal perubahan pendekatan kali ini, yakni menteri-menteri yang dibawa Jokowi ke Natuna.

Selain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri yang diikutkan Presiden kali ini, yakni KKP Edhy Prabowo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Wakil Menteri ATR/ BPN Surya Tjandra dan Kepala KSP Moeldoko.

"Memang salah satu agenda besar Presiden Jokowi di periode kedua ini adalah mendorong pembangunan ekonomi semaksimal mungkin. Pembangunan manusia turut di dalamnya," ujar Juru Bicara Presiden, Dini Shanti Purwono kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2019).

Dini menyebut, pembangunan ekonomi dan manusia di Natuna jauh lebih penting dibanding hanya mengedepankan kekuatan militer.

Sebab, masyarakat adalah salah satu elemen terpenting dalam upaya menjaga kedaulatan. Itulah pesan yang ingin disampaikan Presiden dalam kunjungannya ke Natuna kali ini.

"Tak ada gunanya perang yang hanya akan menyengsarakan rakyat dan belum tentu efektif pula," ujar Dini.

Tidak hanya sekadar memamerkan kekuatan militer, namun meningkatkan perekonomian warga di Natuna dengan membuka seluas-luasnya akses pemanfaatan sumber daya alam dinilai jauh lebih penting.

Pemerintah berkeyakinan bahwa cara membangun kesadaran masyarakat akan kedaulatan dengan pendekatan peningkatan perekonomian akan lebih efektif menyelesaikan persoalan.

"Kalau di masyarakat tumbuh kesadaran akan kedaulatan, mereka akan lebih aware apabila ada aktivitas dari pihak luar di area Indonesia. Mereka bisa memberikan informasi ke otoritas," ujar Dini.

"Jadi, masyarakat bisa bersama-sama pemerintah menjaga area itu. Tentunya dengan peran utama dari pemerintah, masyarakat hanya menjadi unsur pertahanan di dalamnya," lanjut dia.

Secara kongkret, pembukaan akses masyarakat Natuna terhadap ekonomi itu diyakini akan berdampak pada pengurangan aktivitas nelayan asing di perairan perbatasan Indonesia.

"Intinya, apabila banyak nelayan Indonesia yang beraktivitas di ZEE, maka ruang pihak luar untuk merambah di area kita akan semakin kecil," lanjut Dini.