Pendaftaran Calon Ketua Umum Golkar Dibuka Mulai Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar membuka pendaftaran calon Ketua Umum Golkar periode 2019-2024 mulai Kamis (28/11/2019) hingga Senin (2/12/2019).

“Pendaftaran calon mulai besok sampai 2 Desember,” kata Ketua Panitia Munas Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, usai rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar, Rabu (27/11/2019).

Menurut dia, calon Ketua Umum Golkar mesti memenuhi syarat administrasi. Salah satu persyaratan itu yakni menjadi pengurus Golkar selama 5 tahun.

Pemilihan Ketua Umum Golkar sendiri akan berlangsung dalam munas yang akan digelar 3 hingga 5 Desember di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Adapun mekanisme pemilihan, ia melanjutkan, akan diputuskan peserta dalam munas.

Panitia munas telah menyiapkan rancangan keputusan, salah satunya soal mekanisme pemilihan.

“Kami mengusulkan, soal nanti mekanismenya lewat surat dukungan atau voting ya tergantung pembahasan di munas. Memang one man one vote. Biar peserta munas yang memutuskan,” kata dia.

Munas tandingan

Mekeng pun mengimbau seluruh kader Partai Golkar untuk solid dan tidak menggelar munas tandingan.

“Saya menyarankan tidak usah ada karena itu hanya menghabiskan energi dan tidak bermanfaat bagi partai secara keseluruhan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, munas merupakan ajang formal bagi kader Golkar untuk berkontestasi.

“Semua peserta bisa menyampaikan apa hasratnya atau pandangan-pandangannya, tidak perlu membuat munas tandingan,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar sekaligus anggota Penggalangan Opini dan Media Bambang Soesatyo, Viktus Murin mengajak semua barisan pendukung Bambang Soesatyo untuk menggelar munas tandingan.

Viktus mengatakan, pihaknya siap menggelar munas tandingan jika penyelenggaraan munas yang tengah dipersiapkan kubu Airlangga Hartarto melanggar AD/ART.

Ketua Steering Committee Munas Golkar Ibnu Munzir menjelaskan seluruh materi munas telah rampung disiapkan.

“Materi sudah siap, baik pertanggungjawaban, AD/ART, program umum, rekomendasi, dan pernyataan politik,” ujar dia.

Ia menjelaskan, panitia memang menawarkan adanya restrukturisasi pengurus DPP Golkar 2019-2024.

Namun demikian, struktur pengurus mendatang tergantung sepenuhnya pada target Golkar dalam pilkada serentak 2020 dan pemilu 2024.

Target tersebut, ia melanjutkan, akan dibahas dalam munas awal bulan depan.

“Ada keinginan agar badan pemenangan pemilu dan saksi dijadikan permanen,” kata Ibnu.