Salin Artikel

Jokowi Perkenalkan Kabinet Senin Pagi, Ini Bocorannya

Rencana ini sudah disampaikan Jokowi sebanyak tiga kali pada Minggu kemarin, sebelum dan sesudah momen pelantikan sebagai Presiden RI 2019-2024.

"Besok kita akan kenalkan dulu, menteri-menteri, yang telah kita pilih, kita kenalkan. Ya setelah dikenalkan, tentu saja ya akan segera dilantik," kata Jokowi setibanya di Istana Merdeka seusai menghadiri pelantikan di gedung DPR/MPR, Minggu (20/10/2019).

Sebelum memastikan waktu pengumuman kabinet ini, Jokowi juga sudah memberi bocoran kepada wartawan.

Berikut sejumlah fakta terkait kabinet Jokowi-Ma'ruf yang dihimpun Kompas.com berdasarkan bocoran yang disampaikan Jokowi:

1. Komposisi Profesional dan Parpol

Jokowi menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Jokowi belakangan juga mengungkap bahwa jumlah menteri dari parpol kurang lebih 16 orang.

2. Kemungkinan Diisi Parpol Pendukung Prabowo-Sandi

Presiden Jokowi juga mengungkapkan kemungkinan kabinet Jokowi-Ma'ruf diisi oleh kader parpol yang pada Pilpres 2019 mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menjelang pelantikan dan finalisasi pembentukan kabinet, Jokowi sudah bertemu tiga ketua umum parpol yang menjadi rivalnya di pilpres lalu.

Ketiganya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Jokowi mengakui ketiga pertemuan yang digelar terpisah di Istana itu membahas soal peluang ketiga partai untuk berkoalisi dan masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf. Kendati demikian, belum ada keputusan yang diambil.

3. Menteri Muda

Jokowi juga pernah mengatakan, dirinya sudah memilih menteri berusia muda untuk masuk ke dalam pemerintahan periode kedua bersama Ma'ruf Amin. 

Calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.

"Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ujar Jokowi.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum.

Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya. Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk. 

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.

4. Menteri asal Papua

Presiden Joko Widodo memastikan akan ada menteri asal Papua di kabinetnya bersama Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menerima siswa-siswi sekolah dasar dari Papua, beranda di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

"Saya pastikan ada (menteri asal Papua)," kata Jokowi disambut tepuk tangan siswa-siswi SD yang hadir.

Namun, Jokowi belum mau mengungkapkan berapa jumlah menteri asal Papua yang akan duduk di kabinet nanti. Ia meminta wartawan menunggu sampai susunan kabinet diumumkan.

"Nanti dilihat (setelah pengumuman kabinet)," kata dia.

Pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, ada satu menteri asal Papua, yakni Yohana Yembise.

Yohana menjabat sebagai Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjabat pada 2014.

5. Banyak Wajah Baru

Presiden Joko Widodo menyebut kabinet di periode kedua nanti masih akan diisi oleh wajah-wajah lama.

Kendati demikian, banyak juga pendatang baru yang akan ikut membantu pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

"Ya ada, yang lama ada, yang baru banyak," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Kendati demikian, Jokowi belum mau mengungkapkan perbandingan persentase antara wajah lama dan wajah baru di kabinet jilid II nanti.

"Belum dihitung persentasenya," kata dia.

6. Nomenklatur Baru

Jokowi juga pernah mengatakan, dirinya akan membentuk dua kementerian baru di kabinet periode keduanya.

Kementerian tambahan itu adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespons itu secara cepat. Maka, ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang.

Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Selebihnya bisa diatur dengan perpres," ujar Jokowi.

Selain ada kementerian baru, Jokowi juga menyebut ada kementerian yang akan dilebur menjadi satu.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/21/06502001/jokowi-perkenalkan-kabinet-senin-pagi-ini-bocorannya

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Nasional
Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.