Megawati-Prabowo Bertemu, Jusuf Kalla Sebut dalam Rangka Rekonsiliasi

Ia tak melihat pertemuan tersebut sebagai upaya negosiasi untuk membangun koalisi.

"Tentu saya kira buka negosiasi, kalau negosiasi tidak ramai-ramai. Kalau negosiasi kan Anda tidak tahu, tidak diumumkan itu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

"Itu rekonsiliasi atau setidak-tidaknya suasananya yang baik dalam politik ini," lanjut Kalla.

Kalla menyambut baik pertemuan tersebut sebab bisa mendinginkan suasana politik pascapilpres. Karena itu, ia menilai pertemuan tersebut tak perlu dimaknai macam-macam.

"Kita lihat dulu pertemuannya. Ya tentu setiap silaturahim pertemuan pasti positif, tidak ada ruginya," lanjut Kalla.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dijadwalkan bertemu.

"Kalau tidak ada halangan besok Pak Prabowo, Ibu Mega dan Kangmas Joko Widodo bertemu jam 12.00,” kata Arief saat dihubungi, Selasa (23/7/2019).

Namun, saat ditanya lokasi pertemuan, ia mengaku belum mengetahui. Menurut Arief yang terpenting pertemuan itu bisa terwujud terlebih dahulu. Arief mengatakan pertemuan tersebut penting untuk meredakan ketegangan pascapilpres.

"Kita doakan aja semoga terwujud semua sesuai Kehendak yang Maha Kuasa untuk Indonesia yang Indah dan Damai menuju masyarakat Adil makmur. Sehingga tidak adalagi kebencian Dan permusuhan antar anak Bangsa,” lanjut Arief.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, ia meminta pertemuan tersebut tak dikaitkan dengan pembentukan koalisi.

"Atas dasar semangat yang sama, maka Ibu Megawati Soekarnoputri memang direncanakan bertemu dengan Pak Prabowo. Pertemuan dalam waktu dekat, dan sebagai tradisi silaturahim yang baik untuk dijalankan para pemimpin," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Selasa.

"Pertemuan tersebut jangan dimaknakan terlalu jauh dengan pembentukan koalisi. Sebab terkait koalisi pascapilpres, fatsunnya harus dibahas bersama antara Presiden dengan seluruh ketum koalisi," lanjut Hasto.