"Jika Perbaikan Permohonan BPN Ditolak MK, KPU Tak Perlu Repot Menjawab"

KPU hanya akan menjawab substansi perbaikan permohonan yang diajukan BPN, hanya jika perbaikan tersebut diterima oleh MK.

"KPU menunggu konfirmasi MK tentang apakah ada perbaikan gugatan diterima MK. Karena kalau (perbaikan gugatannya) tidak diproses oleh MK, mestinya KPU tidak perlu repot-repot menjawab persoalan itu," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2019).

Menurut Hasyim, berdasarkan peraturan MK tentang hukum acara perselisihan suara Pemilu Presiden 2019, tidak ada jadwal bagi pemohon mengajukan perbaikan permohonan sengketa.

Berbeda dengan pemilu legislatif, diatur dalam Peraturan MK bahwa peserta pemilu dapat mengajukan berkas perbaikan permohonan, paling lambat 31 Mei 2019.

"Oleh karena itu, kami belum bisa memastikan apakah perbaikan gugatan pemohon BPN 02 dapat diterima MK atau tidak," ujar Hasyim.

Hasyim menambahkan, pihaknya belum menerima salinan berkas perbaikan permohonan sengketa yang diajukan oleh tim hukum BPN ke MK.

KPU, kata Hasyim, mengetahui adanya perbaikan yang diajukan oleh BPN berdasar pemberitaan media.

Dihubungi secara terpisah, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, perbaikan permohonan sengketa pilpres tak diatur dalam Peraturan MK.

Meski begitu, Majelis Hakim MK punya kewenangan untuk menerima ataupun menolak dokumen perbaikan tersebut.

"Terkait dengan perbaikan permohonan pemohon, perlu disampaikan bahwa menurut PMK 4/2018 dan PMK 1/2019 jo PMK 2/2019 tidak diatur mengenai perbaikan permohonan perselisihan hasil pilpres," kata Fajar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Sebelumnya, Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran Pasal 227 huruf p Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin.

"Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik," ujar Bambang saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).