Politisi PDI-P: Tak Ada Hal Baru dalam Kontrak Politik SBY

"Menurut saya tidak ada hal baru yang disampaikan oleh Pak SBY dalam konteks kontrak politik, karena memang desain UUD kita dan UU Pemilu mendorong parpol untuk melakukan kerja sama politik," ujar Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Basarah mengatakan, Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pemilu dimulai.

Menurut Basarah, pasal tersebut mendorong setiap parpol untuk berkoalisi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kemudian, dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, pasangan calon capres-cawapres diusulkan parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat perolehan kursi 20 persen dari jumlah kursi di DPR.

Selain itu, kata Basarah, frasa kalimat sebelum pemilihan umum dilaksanakan mengandung pengertian bahwa kerja sama politik jangan hanya berdasarkan kerja sama elektoral atau mengusung figur dengan elektabilitas tertentu.

Namun, diharapkan juga pertemuan itu sebagai pertemuan visi dan misi antar-partai politik.

"Supaya tidak terkesan pilpres kita ini hanya sekadar ajang perebutan kekuasaan politik pada level nasional an sich gitu. Tapi juga ada pertemuan gagasan, konsep, rencana-rencana pembangunan nasional selama lima tahun ke depan," kata Basarah.

Melalui video di akun YouTube Partai Demokrat, Kamis (12/7/2018) malam, SBY menyampaikan lima kontrak politik kepada capres dan cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2019.

SBY mengatakan, kontrak politik itu penting untuk ditandatangani karena menjadi bagian dari aspirasi Partai Demokrat yang diserap dari rakyat untuk diperjuangkan oleh kandidat capres dan cawapres ke depan.

Pertama, Partai Demokrat meminta capres dan cawapres yang menjadi mitra koalisi secara tegas memperjuangkan ideologi Pancasila.

SBY mengatakan Partai Demokrat tak ingin capres dan cawapres mereka membuka ruang penyeberangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme dan radikalisme agama.

Kedua, Partai Demokrat menginginkan adanya perbaikan ekonomi. Menurut SBY, saat ini masyarakat masih merasakan kesulitan ekonomi.

"Kemudian kemiskinan, mesti diturunkan dengan upaya yang makin serius dan diharapkan ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusianya dan tidak kalah pentingnya rakyat berharap pajak betul-betul adil. Tidak membebani rakyat," kata SBY.

Ketiga, Partai Demokrat meminta nantinya capres dan cawapres mitra koalisi mereka tidak mengintervensi hukum dalam berpolitik.

Keempat, Partai Demokrat meminta capres dan cawapres mereka menegakkan demokrasi secara utuh dalam menjalankan pemerintahan sehingga menjamin sistem check and balances dan tidak memberangus kebebasan berpendapat.

"Kelima, pemimpin mendatang harus bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme. Persatuan bangsa, kerukunan atau harmoni sosial penting untuk ditegakkan dalam kehidupan bangsa yang majemuk," ujar SBY.

"Kebinekaan dan toleransi harus dipelihara. Kita menolak ekstremisme dan radikalisme dan kekerasan dalam bentuk apa pun. Kita harus mencegah politik identitas atau politik SARA dalam pemilu dan pilkada," kata dia.