PPP Tak Akan Ajukan Mantan Napi Kasus Korupsi Jadi Caleg

Arsul mengatakan, PPP tidak keberatan dengan syarat penandatanganan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.

"Kalau ini kan tinggal tambah satu poin bahwa, 'saya tidak pernah dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang sudah berkekuatan tetap'," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

"Artinya kami akan beritahukan, karena kan kadang-kadang kalau nanti kami enggak tolak, kami akan kasih tahu, 'kalau Anda faktualnya enggak begitu (mantan napi korupsi), anda akan dicoret oleh KPU. Kalau bohong, Anda akan dicoret'," tuturnya.

Pasca-pengundangan PKPU, lanjut Arsul, PPP akan melarang para mantan napi kasus korupsi mencalonkan diri.

Selain itu, pihaknya juga akan mencoret nama-nama caleg mantan napi korupsi yang sudah terlanjur mendaftar.

Diketahui seorang mantan napi yang pernah menjalani hukuman penjara selama satu tahun terkait kasus korupsi telah mendaftar sebagai caleg PPP.

"Kami enggak akan ajukan," kata Arsul.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (3/7/2018) malam, akhirnya mengundangkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Pelarangan pencalonan eks napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Seperti dikutip Harian Kompas, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, ada perubahan tata letak dalam PKPU yang diundangkan tersebut dengan PKPU No 20/2018 sebelumnya.

Namun, ia menegaskan, tidak ada perubahan substansi. Mantan napi tiga jenis kejahatan tersebut tetap tidak boleh menjadi caleg.

Pasal 4 Ayat 3 PKPU disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Kemudian, dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf e diyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 3.

Formulir pakta integritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan.