Salin Artikel

Fact-Check Journalism: Momentum untuk Membuka Dapur Verifikasi

Tim Program Studi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara diundang untuk menjadi bagian dalam konferensi internasional tersebut.

Pengecek fakta (fact checkers) yang datang di dalam konferensi itu berasal dari berbagai negara dan latar belakang. Beberapa dari mereka adalah wartawan atau pernah menjadi wartawan, namun tidak sedikit yang berprofesi sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Direktur IFCN Alexios Mantzarlis menyatakan bahwa setiap sesi yang ada di dalam konferensi tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas dan kolaborasi antara pengecek fakta.

Alexios menggunakan istilah pengecek fakta, bukan jurnalis. Artinya, aktivitas verifikasi atau pengecekan fakta (fact-checking) yang selama ini identik dan melakat pada profesi jurnalis atau wartawan mulai luntur. Verifikasi sekarang mulai dilakukan oleh organisasi yang sejak awal lahir bukan sebagai lembaga jurnalistik.

Situasi ini sangat terlihat dari berbagai proyek atau inisiatif pengecekan fakta yang masuk di dalam jaringan IFCN. Sebagian besar inisiatif tersebut dilakukan oleh lembaga non-jurnalistik.

Dari 70 proyek atau inisiatif yang berada di daam jaringan IFCN, hanya sekitar 11 inisiatif yang datang dari perusahaan pers atau koalisi perusahaan pers.

Pers sebagai sasaran tembak

Sebagian perusahaan pers di Indonesia meneruskan tradisi lama yang menempatkan jurnalisme hanya sebagai cermin untuk memantulkan situasi, kondisi, atau informasi. Untungnya, beberapa media yang lain sangat rajin menggali kebenaran dari sebuah situasi atau informasi.

Proses menggali kebenaran itu pasti melibatkan aktivitas verifikasi atau pengecekan fakta. Sayangnya, proses pengecekan fakta itu hanya terjadi di "dapur" dan tidak disajikan di "meja makan".

Artinya, segala proses dan data yang didapatkan dari proses pengecekan fakta diolah oleh media di dapur redaksi menjadi sebuah hasil liputan. Hasil liputan ini yang nantinya menjadi menu utama yang disajikan di website, program televisi, atau berbagai rubrik surat kabar.

Masih sedikit (atau belum ada?) media di Indonesia yang menyediakan "menu khusus" yang berisi proses dan hasil pengecekan fakta. Jika tidak segera diantisipasi, situasi ini bisa berdampak buruk bagi perusahaan pers.

Gejala itu mulai muncul di dalam konferensi IFCN di Roma. Sebagian besar inisiatif pengecekan fakta yang tampil di dalam konferensi itu berasal dari koalisi masyarakat sipil, bukan perusahaan pers. Kalaupun ada jurnalis yang terlibat di dalam sebuah inisiatif, dia bertindak sebagai pribadi yang menjadi bagian dari koalisi masyarakat sipil.

Situasi ini bisa merugikan media atau pers. Dalam beberapa kasus, media justru menjadi "sasaran tembak" dari sebuah proyek pengecekan fakta. Artinya, sebuah proyek pengecekan fakta tidak hanya fokus pada pengecekan pernyataan figur publik. Namun, proyek-proyek pengecekan fakta juga menyasar konten-konten yang dihasilkan oleh media massa.

FactNameh adalah contoh nyata. Ini adalah portal pengecekan fakta pertama di Iran. Fokus utama proyek ini adalah mengecek kebenaran pernyataan dan klaim yang diungkapkan oleh para politisi di Iran.

Selain itu, FactNameh juga mengecek kebenaran fakta atau hasil liputan yang dimuat oleh media massa.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Full Fact di Inggris. Full Fact adalah sebuah lembaga independen yang menempatkan hasil liputan wartawan sebagai salah satu target pengecekan.

Selain itu, organisasi ini juga mengecek kebenaran pernyataan politisi dan selebriti. Full Fact menggali sejumlah bukti untuk menegaskan bahwa sebuah klaim, informasi, atau pernyataan mengandung kesalahan.

Setelah itu, lembaga itu akan merilis dan meminta pembuat klaim atau informasi untuk memperbaiki atau menghentikan distribusi konten yang salah tersebut.

Raskrinkavanje melakukan hal yang lebih ekstrem di Bosnia. Organisasi ini memeriksa berbagai hasil liputan dari sekitar 500 media online di Bosnia dan negara-negara di sekitarnya.

Raskrinkavanje mengecek hasil liputan itu dengan menelusuri semua sumber asli yang dijadikan rujukan oleh setiap media dalam membuat konten.

Selama beroperasi, organisasi ini menemukan sejumlah media menggunakan informasi yang salah atau melakukan kesalahan dalam mengutip sebuah sumber atau dokumen.

Selain berpotensi menjadi sasaran tembak, perusahaan pers bisa jadi hanya menjadi konsumen hasil pengecekan fakta. Hal ini dilakukan oleh Agencia Lupa di Brasil.

Agencia Lupa adalah sebuah lembaga independen yang selalu melakukan pengecekan terhadap informasi yang beredar di masyarakat.

Organisasi ini secara reguler membuat artikel yang mengulas hasil pengecekan fakta untuk isu tertentu dan kemudian menjualnya ke beberapa surat kabar, radio, majalah, dan website di negara itu untuk disiarkan kepada msyarakat.

Tantangan untuk pers

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pers untuk mengantisipasi berbagai ancaman tersebut adalah melebur ke dalam gelombang pengecekan fakta. Pers bisa secara nyata membuat proyek atau insiatif khusus untuk memunculkan hasil pengecekan yang dilakukan.

Inisiatif ini bisa dalam bentuk portal khusus, rubrik atau kolom khusus di portal berita, sebuah program televisi atau radio, dan sebagainya.

Fokus utama dari inisiatif itu adalah membantu masyarakat untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya dari berbagai informasi dalam bentuk teks, foto, video, atau audio yang beredar di ruang publik.

Beberapa media di dunia melakukan hal itu. Dalam konferensi di Roma, Agence France-Presse (AFP) muncul dengan Factuel. AFP menjadikan Factuel sebagai platform khusus untuk menampilkan berbagai hasil pengecekan fakta yang dilakukan oleh kantor berita Perancis itu.

Di Asia, kantor berita Thailand, MCOT, muncul dengan sebuah program televisi berjudul "Sure and Share Center".

Setelah diluncurkan pada 2015, program televisi ini kemudian diperluas ke dalam bebergai bentuk sajian untuk ditayangkan di berbagai platform digital dalam bentuk buku elektronik dan infografis. Bahkan, MCOT juga membuat sesi tanya jawab pengecekan fakta melalui aplikasi percakapan LINE.

Washington Post tentu tidak mau ketinggalan. Media kawakan ini menelurkan inisiatif bernama Washington Post Fact Checker dalam format cetak dan digital. Melalui platform ini, Wahington Post berusaha menjelaskan berbagai sejumlah topik yang sulit dipahami oleh publik, memberikan konteks yang terlewatkan dari berbagai pernyataan politisi dan figur publik.

Hal yang menarik dari proyek ini adalah pemberian ikon Pinokio di setiap informasi atau pernyataan yang sudah dicek.

Washington Post Fact Checker memberikan ikon Pinokio secara bertingkat, mulai dari 1 untuk informasi yang relatif bisa dipercaya hingga 4 untuk informasi yang sangat tidak bisa dipercaya atau salah. Pinokio adalah ikon boneka kayu yang memiliki hidung yang bisa bertambah panjang jika berbohong.

Selain melakukan inisiatif tunggal, beberapa perusahaan pers juga berkolaborasi untuk membuat proyek pengecekan fakta. Sebut saja Faktisk.no. Ini adalah proyek kolaborasi empat media besar di Norwegia, yaitu Dagbladet, VG, NRK, dan TV 2.

Hal yang sama dilakukan oleh Faktograf.hr di Kroasia. Faktograf.hr merupakan proyek independen hasil kerja sama beberapa lembaga swadaya masyarakat dan Asosiasi Jurnalis Korasia.

Melalui proyek kerja sama ini, jurnalis dan aktivis mengecek kebernaran setiap fakta kontroversial yang muncul di ruang publik.

Di Perancis juga muncul proyek kolaborasi antarjurnalis bernama The France 24 Observers. Ini adalah proyek kolaborasi antara wartawan dan sekitar 5.000 kontributor dari berbagai negara.

Mereka menerbitkan berbagai hasil analisis foto dan melengkapinya dengan narasi dalam empat bahasa. Proyek ini juga fokus untuk membuat program televisi dan modul pembelajaran tentang pengenalan fakta.

Verifikasi dan pengecekan fakta tentunya bukanlah hal bari bagi jurnalis dan perusahaan pers. Namun, belum semua perusahaan pers menjadikan hasil pengecekan fakta sebagai salah satu menu utama untuk dikonsumsi oleh publik.

Tentu hal ini membutuhkan usaha tambahan. Namun, insiatif pengecekan fakta yang dilakukan secara konsisten dan ditampilkan kepada publik tentu akan memberikan insentif kredibilitas kepada media tersebut. Dalam fase tertentu, hasil pengecekan fakta itu sendiri bisa menjadi salah satu konten yang menghasilkan keuntungan finansial bagi media.

Inisiatif beberapa media dan koalisi masyarakat sipil di Indonesia untuk melahirkan Cekfakta.com tentu perlu mendapatkan dukungan.

Ada baiknya semua media mendukung gerakan tersebut, baik dengan menjadi bagian Cekfakta.com maupun membuat platform pegecekan fakta sendiri.

Singkat kata, jika tidak ingin menjadi sasaran tembak, sudah saatnya media melindungi diri dengan perisai pengecekan fakta dan menampilkannya ke publik.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/22/20453741/fact-check-journalism-momentum-untuk-membuka-dapur-verifikasi

Terkini Lainnya

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke