Akreditasi Partai Politik di Indonesia Dianggap Perlu Dilakukan

"Untuk melihat lembaga itu kuat harus ada akreditasi. Misalnya baik ya A, apakah keuangannya baik, rekrutmennya baik, dan lainnya," kata Ferry dalam diskusi di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Menurut Ferry, selama ini akreditasi kepada partai politik itu belum pernah ada. Lumrahnya, akreditasi itu dilakukan untuk lembaga pendidikan, misalnya universitas.

"Partai politik tak ada akreditasi itu. Padahal untuk bisa diakui partai politik itu kuat atau baik secara institusi ya harus ada akreditasi," ucap dia.

Apalagi, kata Ferry, tak dipungkiri selama ini akar masalah dalam penyelenggaraan pemilu di Tanah Air adalah partai politik itu sendiri.

"Ibaratnya buah yang diperjualbelikan di pasar itu tak berkualitas, lalu itu diobral. Begini kecenderungan kita memilih calon pemimpin," kata Ferry.

Ferry menambahkan, akreditasi tersebut penting dilakukan terhadap partai politik. Sebab, partai politik adalah salah satu instrumen demokrasi.

"Di kita kan enggak jelas, partai politik adalah istrumen demokrasi, tapi tata kelolanya tak demokratis. Justru oligarki, dan masih pakai cara tradisional, sistem partisipatif tidak jalan. Kalau partai politik kita baik enggak ada persoalan," kata Ferry.