Salin Artikel

KPU Perlu Umumkan ke Publik Daftar Calon Kepala Daerah yang Kena OTT KPK

Menurut Komisioner KPU periode 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkyansyah, terselenggaranya pemilu yang berintegritas tidak hanya menjadi domain penyelenggara, melainkan juga peserta dan pemilih.

“Peserta pemilih harus berintegritas, pemilihnya juga harus berintegritas. Jadi, semuanya harus berintegritas,” kata Ferry ditemui di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Ferry memandang, banyaknya petahana yang maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 dan kemudian terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya menjadi peringatan bagi KPU.

“Saya mengusulkan bahwa harusnya itu menjadi bagian yang juga diperhatikan secara lebih serius oleh penyelenggara terhadap mekanisme yang ada di dalam aktivitas pemilu,” kata Ferry.

“Misalnya, menginformasikan bahwa yang bersangkutan memang sudah tersangkut OTT,” lanjut Ferry.

Meskipun memang ada asas praduga tak bersalah, belum ada putusan hukum tetap (inchract), dan sesuai regulasi pencalonannya tidak gugur, namun menurut Ferry, KPU harusnya menginformasikan ke publik.

“Walaupun ditekankan masih bisa berproses, masih bisa jadi paslon, tetapi juga harus diinformasikan bahwa yang bersangkutan itu tersangka,” imbuh Ferry.

Ia menambahkan, mekanisme seperti ini pernah dilakukan KPU periode 2012-2017. Ketika itu calon kepala daerah terpilih berstatus tersangka dan sudah ditetapkan menjadi kepala daerah oleh KPU.

“Kami surati Presiden, Pak Presiden (calon terpilih) ini tersangka, lho. Ditunda pelantikannya sampai ada putusan inchract. Mekanisme ini juga untuk menjaga marwah proses pemilu yang berintegritas,” pungkas Ferry.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/14/16344741/kpu-perlu-umumkan-ke-publik-daftar-calon-kepala-daerah-yang-kena-ott-kpk

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Miliar, KPU: Rp 6 Miliar Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Miliar, KPU: Rp 6 Miliar Lagi Kapan?

Nasional
2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

Nasional
Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Nasional
Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Nasional
Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Nasional
Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Nasional
Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Nasional
KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.