Pengamat: Ada Angin Segar bagi Wiranto Ikut Rangkap Jabatan

Pangi khawatir langkah ini akan membuat para politisi lain di kabinet mendapatkan angin segar untuk juga ikut merangkap jabatan menjadi pengurus parpol.

Ia mencontohkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bukan tidak mungkin akan kembali menjabat Ketua Umum Partai Hanura. Sebab, Hanura saat ini tengah mengalami konflik kepentingan dan ada dorongan dari kader agar Wiranto kembali memimpin partai yang didirikannya itu.

"Ada angin segar juga bagi Wiranto untuk rangkap jabatan menjadi Ketua Umum Hanura sekaligus Menko Polhukam," kata Pangi kepada Kompas.com, Rabu (17/1/2018).

Pangi menilai, rangkap jabatan Airlangga ini mencederai komitmen Presiden Joko Widodo. Sebab, sejak awal Jokowi melarang menterinya rangkap jabatan di parpol.

"Tradisi pemerintahan Jokowi jadi rusak karena Airlangga Hartanto bisa rangkap jabatan," kata Pangi.

Pangi juga melihat, rangkap jabatan Airlangga ini akan membuatnya tidak fokus bekerja, baik di Kementerian Perindustrian maupun Partai Golkar. Apalagi, ia menilai, langkah Airlangga meningkatkan kembali elektabilitas Golkar tidaklah mudah. Sebab, nama partai beringin ini telanjur tercemar karena mantan ketua umumnya, Setya Novanto, menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan e-KTP.

"Effort menyelamatkan Golkar tidak mudah, dibutuhkan fokus bekerja," ujar Pangi.

Jokowi sebelumnya beralasan, masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos Menteri Perindustrian.

"Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Jokowi seusai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet jilid III di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Airlangga mulai bergabung ke kabinet pada reshuffle jilid II, Juli 2016. Ia menggantikan politisi Partai Hanura, Saleh Husin.

Namun, pada Desember 2017, ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Jokowi beralasan mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena ia adalah sosok yang sangat mengerti mengenai dunia perindustrian.