Soal Emil Dardak, PDI-P Sebut SBY Terapkan Politik "Outsourcing"

Emil memutuskan maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Khofifah Indar Parawansa.

Hasto menilai pihak Demokrat seperti melakukan politik outsourcing. Adapun outsourcing sendiri berarti penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu.

"Bagaimana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan politik outsourcing. Kami tidak terpancing, kami tetap setia pada kaderisasi karena itu menunjukkan track seorang pemimpin," ujar Hasto seusai menghadiri rilis survei Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

(baca: PAN Ingin Bentuk Koalisi Baru untuk Lawan Gus Ipul dan Khofifah)

Hasto kemudian mengungkapkan alasan partainya tak melirik Emil untuk Pilgub Jatim. Emil, kata dia, baru menjabat selama dua tahun di Trenggalek.

Jabatan lain dianggapnya riskan untuk diambil sebuah partai yang mengedepankan kaderidasi seperti PDI-P.

Proses menunjuk seorang calon kepala daerah, lanjut Hasto, membutuhkan pengalaman bukan sekadar lompat jabatan.

Ia menambahkan, Emil telah mengontaknya sebelum memutuskan mendampingi Khofifah. Namun, sanksi partai tetap diberikan terhadap suami artis Arumi Bachsin itu.

"Ketika seseorang sudah memilih jalannya, ya partai oleh mekanisme disiplin partai kemudian memberikan sanksi," tuturnya.

Emil sebelumnya disebut telah dipecat sebagai kader PDI-P. Pasalnya, PDI-P telah menyatakan dukungan kepada pasangan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Terkait hal tersebut, Emil menghormati keputusan yang diambil partai.

"Intinya kami harus saling menghormati apa yang menjadi pilihan masing-masing. Saya pun menghormati pilihan politik dan langkah yang dipilih oleh Sekjen (PDI-P)," kata Emil saat dihubungi, Jumat (24/11/2017).