Bagir: Penyelesaian Masalah Pimpinan DPD Bergantung pada PTUN dan KY

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan berharap, polemik pergantian pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat dituntaskan oleh dua lembaga, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Komisi Yudisial (KY).

Mantan Wakil Ketua DPD GKR Hemas sebelumnya mengajukan permohonan ke PTUN Jakarta terkait langkah administratif MA yang memandu sumpah jabatan tiga pimpinan baru DPD, yakni Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

Di samping itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga melaporkan Wakil Ketua MA Suwardi ke KY atas dugaan pelanggaran kode etik. Suwardi merupakan perwakilan hakim agung yang memandu sumpah jabatan tiga pimpinan DPD tersebut.

"Kita harap dua lembaga ini akan menemukan jalan yang baik, bagaimana semestinya persoalan ini menurut hukum," kata Bagir seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2017).

Menungggu sikap dari dua lembaga tersebut menurutnya dapat menjadi solusi terbaik. Sebab, sebanyak apapun masukan dan catatan yang diberikan oleh banyak pihak tetap tak akan efektif jika tak ada lembaga yang menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kalau kita juga meminta agar Wakil Ketua MA dinyatakan melanggar etik toh harus KY yang menyelesaikannya," kata dia.

Ia melihat ada sejumlah ketidakhati-hatian yang dilakukan MA dalam memandu sumpah jabatan pimpinan DPD. Pertama adalah mengindahkan putusan MA sendiri. MA telah menerbitkan putusan membatalkan Tata Tertib DPD Nomor 1/2016 dan 1/2017 yang mencantumkan masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun.

Dengan demikian, tata tertib yang berlaku adalah tata tertib lama yang memuat ketentuan masa jabatan pimpinan DPD sesuai dengan masa jabatan anggota DPD, yakni lima tahun. Namun, pemilihan tiga pimpinan baru tetap dilakukan.

Oesman Sapta Odang pada akhirnya mengucap sumpah sebagai Ketua baru DPD. Bagir menilai, seharusnya ada kehati-hatian dari MA.

"Kehati-hatiannya apakah pemilihan itu tidak bertentangan dengan putusan MA sendiri," kata dia.

Kehati-hatian lainnya adalah mengenai suasana dan situasi. Bagir mengatakan, para hakim agung masih memiliki kesadaran politik yang rendah. Sebab, putusan MA tersebut pada akhirnya membuat situasi di DPD menjadi ricuh.

"Mestinya dia harus mempunyai kesadaran politik meski tidak melakukan pekerjaan politik," kata Bagir.

Selain itu, Suwardi seharusnya memiliki kesadaran lain. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) disebutkan bahwa yang memandu sumpah jabatan pimpinan DPD adalah Ketua MA.

"Mestinya ada awareness. Karena itu dalam UU eksplisit dinyatakan (sumpah jabatan) dibantu oleh Ketua MA. Apakah tugas boleh secara implisit bisa dilakukan Wakil Ketua MA," kata dia.

Pergantian tiga pimpinan baru DPD tersebut memunculkan kontroversi yang berkepanjangan. Peristiwa tersebut memunculkan pergesekan di internal DPD sebab GKR Hemas dan Farouk Muhammad sebagai pimpinan DPD lama menganggap pemilihan pimpinan baru tersebut tidak sah.

Posisi Oesman Sapta yang juga sebagai Ketua Umum Partai Hanura memunculkan kontroversi lain. Sebab, Anggota DPD merupakan wakil daerah yang idealnya tak berafiliasi dengan partai politik.