DPD Provinsi Partai Golkar Minta Pimpinan Pusat Rombak Pengurus

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - "Pecat Fadel!" Teriakan tersebut disuarakan salah seorang kader Partai Golkar dari DPD Provinsi Gorontalo pada saat pembacaan rekomendasi DPD Provinsi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017) malam.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad merupakan satu dari beberapa pihak yang dianggap kerap berbeda sikap dengan partai. Adapun dalam pembacaan rekomendasi DPD, salah satunya untuk memperkuat soliditas Partai Golkar.

Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Ketua DPD Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta. DPD Provinsi seluruh Indonesia mengimbau keluarga besar Partai Golkar untuk menjaga soliditas dan kebersamaan dalam menjaga marwah dan martabat partai.

"Apabila terjadi pelanggaran disiplin organisasi, maka DPP diminta berikan sanksi sesuai AD/ART dan peraturan organisasi," ucap Sudikerta, Senin malam.

(Baca: Golkar Buka Peluang Setya Novanto Jadi Cawapres Dampingi Jokowi)

"Dan bila sudah menenuhi ketentuan segera dipecat," sambungnya.

Di samping itu, rekomendasi lainnya adalah agar DPP Partai Golkar meninjau kembali tata kelola organisasi partai dan menekankan perlunya ada revitalisasi kepengurusan DPP.

"Tata kelola organisasi DPP mesti ditinjau kembali karena banyak bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar dan memberi mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk merevitalisasi kepengurusan DPP Partai Golkar supaya lebih aktif dan efektif serta produktif," tuturnya.

Diwawancarai seusai rapat, Sudikerta menuturkan, revitalisasi kerja tersebut adalah mengganti pengurus yang tidak aktif dengan yang lebih aktif untuk memaksimalkan kerja organisasi.

Rekomendasi DPD Provinsi tersebut juga ditujukan bagi pihak-pihak yang dianggap kerap merugikan partai dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Kritik yang sifatnya konstruktif kami pakai sebagia acuan. Tapi kalau kritik yang merugikan partai dan melanggar AD/ART partai tentu harus diambil tindakan tegas," kata Sudikerta.

Adapun rekomendasi yang disampaikan DPD Provinsi Partai Golkar se-Indonesia seluruhnya berjumlah 17 butir. Beberapa poin rekomendasi lainnya berkaitan dengan pembentukan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), target dan persiapan Pilkada Serentak 2018 serta Pemili 2019 hingga tata kelola organisasi.