Fahri Hamzah: Seharusnya Presiden Hadir untuk Perjelas Posisi DPD

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kisruh yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah dapat menjadi pintu masuk untuk membenahi posisi kelembagaan lembaga tersebut.

Presiden Joko Widodo diharapkan turun langsung untuk memberikan posisi yang lebih tegas bagi DPD.

“Karena DPD itu kan apapun dipilih oleh rakyat langsung, tetapi oleh UU itu tidak diberikan kewenangan yang memadai. Jadi dia akhirnya menjalankan hanya fungsi simbolik,” kata Fahri, seusai menghadiri Seminar Nasional Nahdlatul Wathan, di Universitas Negeri Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Menurut Fahri, posisi DPD anomali dan membingungkan.

Di satu sisi, anggota DPD dipilih secara langsung dalam proses pemilihan umum. Dengan demikian, kata dia, DPD seharusnya memiliki wewenang seperti DPR. 

(Baca: Pidato di Acara Nahdlatul Wathan, Wapres Singgung Ricuh DPD)

Akan tetapi, di sisi lain, wewenang DPD justru dibatasi. Pembatasan wewenang itu diatur di dalam Pasal 22D UUD 1945.

“Tapi, kalau misalnya tidak diberikan kewenangan kenapa musti dipilih oleh rakyat? Angkat saja oleh gubernur atau DPRD, itu cukup. Nah akhirnya itu yang membuat posisi DPD ini menjadi tidak jelas sekarang ini,” ujar dia. 

Fahri menambahkan, kekacauan yang terjadi di DPD secara etika telah melukai etika kelembagaan. 

Oleh karena itu, perlu ketegasan sikap pemerintah untuk mengakhiri persoalan di DPD.

“Nah saya memohon perhatian Presiden, apalagi sekarang dengan ada konflik seperti ini harusnya ada rumusan gitu,” kata dia.

Kisruh di DPD terjadi saat proses pergantian pimpinan lembaga tersebut. Posisi dua Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad dan GKR Hemas akhirnya digantikan Nono Sampono dan Damayanti Lubis.

(Baca: Langgar Putusan soal Kursi Pimpinan DPD, Kredibilitas MA Dinilai Hancur)

Sementara, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang terpilih sebagai Ketua DPD.

Perwakilan Mahkamah Agung memandu ketiganya mengucapkan sumpah jabatan pimpinan DPD pada Selasa kemarin.