Jokowi: BUMN yang Tidak Baik Jangan Bebani yang Baik

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menekankan, manajemen perusahaan yang sehat adalah hal penting untuk diperhatikan dalam pembentukan holding badan usaha milik negara ini.

Jokowi mengingatkan, jangan sampai pembentukan holding malah membuat BUMN yang sehat terpengaruh oleh BUMN lain yang kondisi keuangannya kurang baik.

"Mungkin untuk BUMN yang sudah baik bisa (dibentuk holding), tapi masih ada yang tidak baik. Jangan sampai membebani yang baik," kata Jokowi dalam acara Executive Leadership Program (ELP) bagi Direksi BUMN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

(Baca: Jokowi Singgung Kasus Emirsyah Satar di Depan Para Bos BUMN)

Hadir dalam acara tersebut Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan para petinggi BUMN.

Ada enam holding BUMN yang rencananya akan dibentuk untuk membawahkan BUMN sesuai bidangnya masing-masing, yakni holding migas, tambang, keuangan, jalan tol, perumahan, dan konstruksi.

Jokowi mengatakan, pembentukan holding BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas BUMN-BUMN yang ada dimiliki Indonesia agar bisa bersaing dengan BUMN negara lain.

(Baca: Anggota DPR: Direksi BUMN seperti Tukang Sulap)

Namun, bila BUMN tidak sehat dicampur dengan BUMN yang sehat, ia khawatir cita-cita meningkatkan kualitas dan daya saing BUMN RI malah tidak bisa tercapai.

"(BUMN) yang baik jadi tidak baik. Enak dong yang tidak baik," ucap Jokowi.

Agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi, Jokowi mengatakan, dalam pembentukan holding BUMN harus melibatkan lembaga konsultasi independen yang kompeten. Proses pembentukan holding juga harus dilakukan secara transparan.