Kedubes Belanda Siap Fasilitasi Dialog soal Reklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Kedatangan mereka mendesak Pemerintah Belanda menghentikan upaya mendorong investasi perusahaan dalam pembangunan National Capital Development Integrated Coastal Development (NCICD) dan reklamasi di Teluk Jakarta.

Selang beberapa waktu melakukan orasi, perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Ferdinand Lahnstein, menemui demonstran di halaman Kedubes.

Ferdinand mengaku paham dengan masalah yang terjadi atas proyek NCICD dan reklamasi Teluk Jakarta yang tengah dibangun. Namun, Pemerintah Belanda tak bisa membantu karena proyek tersebut dimiliki Pemerintah Indonesia.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Ferdinand Lahnstein menemui demonstran yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta di depan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Rabu (23/11/2016). Aksi nelayan tersebut menuntut Pemerintah Belanda menghentikan upaya mendorong misi investasi dalam pembangunan insfrastruktur di Teluk Jakarta yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Untuk itu, Ferdinand berjanji akan memfasilitasi dialog antara pendemo dengan para pemilik kepentingan yang terlibat.

"Saya akan memastikan Anda mendapatkan kartu nama saya. Komitmen yang saya berikan adalah memfasilitasi dialog untuk menyalurkan keresahan dan isu yang dihadapi masyarakat," ucap Ferdinand.

Selain itu, Ferdinand berjanji akan merespon surat keberatan yang telah dua kali dikirimkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta kepada Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan Nelayan Muara Angke yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Rabu (23/11/2016). Aksi nelayan tersebut menuntut kepada Pemerintah Belanda untuk menghentikan upaya mendorong misi investasi dalam pembangunan insfrastruktur di Teluk Jakarta yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sebelumnya, Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia, Marthin Hadiwinata mengatakan, investasi pemerintah Belanda untuk mendorong dilanjutkannya NCICD dan reklamasi merupakan langkah mundur dalam komitmen pembangunan berkelanjutan.

(Baca: Kedatangan PM Belanda Disambut Demo terhadap Proyek Reklamasi NCICD)

Sebab, Marthin menuding pembangunan 17 pulau itu melanggar hukum karena tidak adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menyeluruh.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan Nelayan Muara Angke yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Rabu (23/11/2016). Aksi nelayan tersebut menuntut kepada Pemerintah Belanda untuk menghentikan upaya mendorong misi investasi dalam pembangunan insfrastruktur di Teluk Jakarta yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

"Keterlibatan pemerintah dan perusahaan asal Belanda dalam pembangunan di Teluk Jakarta perlu dievaluasi," kata Marthin.