Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem: Cari Cagub Dulu Baru Koalisi, Jangan Terbalik

Kompas.com - 09/08/2016, 08:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi, mempertanyakan langkah tujuh partai politik di DKI Jakarta yang memutuskan untuk membentuk Koalisi Kekeluargaan untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Padahal, koalisi itu belum memutuskan calon gubernur yang akan diusung oleh ketujuh parpol tersebut.

"Yang paling penting itu adalah memulainya harus hadir seorang tokoh dulu, siapa yang diunggulkan untuk jadi cagub, kemudian baru bentuk koalisi. Bukan kebalik, koalisi dulu kemudian mencari tokoh," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Senin (8/8/2016).

"Walaupun tujuh parpol, siapa yang mau digotong ini kan dipertanyakan. Koalisi ini sudah tertinggal di belakang," ucapnya.

Tujuh parpol yang dimaksud yakni PDI-P, Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, PKB, dan PAN.

Ketujuh parpol sepakat membentuk Koalisi Kekeluargaan setelah l menggelar pertemuan pada Senin (8/8/2016), di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

(Baca juga: Koalisi Kekeluargaan Pilkada DKI Belum Final)

 

Sementara Nasdem bersama Partai Golkar dan Hanura sudah sepakat mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama untuk Pilgub DKI 2017.

Taufiqulhadi meyakini Ahok tetap akan memenangkan Pilkada DKI tak peduli berapa besar kekuatan koalisi parpol yang harus dihadapinya. Sebab, selama menjabat sebagai Gubernur kinerja Ahok sudah terbukti.

"Lihat nanti, tiga parpol akan menggulung tujuh parpol di DKI," kata Anggota Komisi III DPR ini.

Kompas TV 7 Parpol Berkoalisi untuk Lawan Koalisi Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com