Resmi Dibuka, Simposium Purnawirawan TNI Akan Rumuskan Rekomendasi soal PKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Purnawirawan TNI Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, simposium "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyikapi polemik kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Simposium yang dibuka pada hari ini, Rabu (1/6/2016), merupakan reaksi terhadap Simposium Tragedi 1965.

"Kami akan berikan rekomendasi tersebut kepada pemerintah supaya mengambil langkah yang tepat dalam melindungi Pancasila dari PKI," kata Kiki di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Dia mengatakan, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 banyak memakan korban masyarakat sipil.

"Hal ini pula yang seharusnya dibahas dan di sinilah akan dibahas bersama fakta bahwa PKI dalam pemberontakannya di Madiun juga telah mengakibatkan korban berjatuhan," kata Kiki.

Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana mengatakan, diperlukan obyektivitas dan keterbukaan untuk meluruskan sejarah.

"Kami minta tolong, kalau mau bikin (simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang," ujar dia.

Menyikapi simposium ini, beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, simposium yang digagas para purnawirawan TNI ini bukan simposium tandingan.

"Enggak ada masalah. Biar makin banyak masukan biar selesai semuanya masalah HAM. Enggak ada tandingan-tandingan. Bagus-bagus saja biar tambah baik," ujar Luhut seusai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) di JIExpo, Jakarta, Minggu (29/5/2016).