Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kriteria Ketum Golkar Menurut Agung Laksono

Kompas.com - 01/02/2016, 21:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah telah menerbitkan surat keputusan baru yang memperpanjang waktu kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau. SK tersebut menjadi legitimasi bagi Golkar untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang sah.

Sejumlah nama calon ketua umum pun sudah mulai bermunculan. Lantas, kriteria calon ketua umum seperti apa yang layak menurut Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Riau, Agung Laksono?

"Di samping PLDT (prestasi, loyalitas, dedikasi, dan tidak tercela), juga minimum sudah harus lima tahun menjadi pengurus," kata Agung di Jakarta, Senin (1/2/2016).

(Baca: Agung Laksono Anggap Kader Kosgoro Layak Jadi Ketum Golkar)

Selain itu, mantan Ketua DPR itu meminta agar calon yang diusung harus mengantongi dukungan minimal 30 persen. Dukungan itu harus diperoleh ketika munaslub digelar.

"Bukan sebelumnya menggalang dukungan melalui surat pernyataan bermeterai karena ada potensi terjadinya intimidasi ataupun iming-iming uang," ujarnya.

Untuk proses pemilihan, Agung menyarankan agar hal itu dilangsungkan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah penjaringan. Dalam tahap ini, belasan nama calon ketum Golkar akan diseleksi secara administratif berdasarkan asas keterpenuhan syarat sesuai AD/ART parpol.

(Baca: Kosgoro Tentukan Calon Ketua Umum Golkar di Muspinas)

Sejumlah nama yang telah mengemuka antara lain adalah Ade Komarudin, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Zainudin Amali, Indra Bambang Utoyo, Fadhel Muhammad, dan Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian, Idrus Marham, Gusti Iskandar, Syahrul Yasin Limpo, Agun Gunandjar, dan Mahyudin.

"Nama-nama ini harus diseleksi dan minimal mendapatkan dukungan 30 persen sehingga nanti saat pencalonan hanya mengerucut ke tiga nama," kata dia.  
Tahap kedua adalah saat pencalonan. Dalam tahap ini, tiap-tiap calon sebaiknya mengedepankan dialog dengan DPD mengenai visi dan misi yang akan dibawa untuk membangun Golkar ke depan.

"Munaslub ini pun sebaiknya cukup sehari diselenggarakan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com