Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Tak Tahu soal Rencana Deklarasi Partai Golkar Indonesia

Kompas.com - 28/01/2016, 20:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono menanggapi isu yang beredar di sejumlah media tentang rencana pendeklarasian Partai Golkar Indonesia (PGI) oleh seseorang bernama Yamin Luther.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, menyatakan belum mendengar wacana pendeklarasian PGI. Dia menekankan tidak pernah setuju dengan usulan mengenai partai baru ini.

"DPP hasil Munas Ancol sependapat dan taat pada apa yang diminta Mahkamah Partai untuk tidak melahirkan partai baru," kata Agung di Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Agung mengimbau kepada kader Golkar yang akan mendeklarasikan PGI untuk kembali menjaga keutuhan partai dan tidak membuat permasalahan baru.

"Sudah lahir empat partai dari kandungan Golkar, jangan sampai lahir yang kelima. DPP Golkar hasil Munas Ancol tidak pernah membicarakan, dan tidak ada niat melahirkan partai baru," ujar Agung.

Hal senada diucapkan Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Leo Nababan. Selama ini, Leo tidak pernah mendengar nama tokoh yang mengaku akan mendeklarasikan PGI.

"Saya tidak kenal dan tidak pernah dengar nama Yamin Luther yang katanya akan mendeklarasikan Partai Golkar Indonesia," kata Leo Nababan.

Sebelumnya, sebuah pemberitaan muncul di sejumlah media bahwa seseorang bernama Yamin Luther, yang mengaku sebagai bagian dari panitia deklarasi PGI, menyatakan, sejumlah pengurus DPD Golkar hasil Munas Jakarta akan mendeklarasikan PGI.

Hal ini dilakukan karena kekecewaan atas konflik Golkar yang berkepanjangan.

Leo mengatakan, pendirian partai baru merupakan hak setiap warga negara. Namun, Leo menolak secara tegas jika ada kader daerah ingin mendirikan Partai Golkar baru.

"Saya kira, mereka ini orang-orang di internal Golkar. Namun, saya katakan, saya menolak tegas," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com