Luhut Pastikan Darmo Tak Terlibat dalam Pencatutan Nama Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya maupun mantan anak buahnya tidak terlibat dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam renegosiasi perpanjangan kontrak karya PT Freeport.

Luhut menjamin bahwa Darmawan Prasojo atau Darmo tidak terlibat meski namanya disebut-sebut dalam pembicaraan terkait pencatutan nama Presiden dan Wapres tersebut.

"Jadi, Pak Darmo itu adalah Deputi I saya waktu saya jadi Kepala Staf (Kepresidenan). Jadi, saya yang suruh dia untuk melakukan kajian," kata Luhut di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Luhut mengatakan, Darmo adalah figur yang memiliki keahlian dalam bidang energi. Kajian Darmo terkait sumber daya energi, termasuk Freeport, sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Pak Darmo itu secara profesional melakukan kerjanya dengan baik," ucap Luhut.

Presiden telah menyatakan tidak terlibat dan tidak pernah melakukan negosiasi dengan Freeport, apalagi sampai meminta saham.

Renegosiasi dengan Freeport baru dapat dilakukan pada 2019 atau dua tahun sebelum masa kontraknya habis.

Ada empat syarat yang diajukan Presiden kepada Freeport jika ingin mendapatkan perpanjangan kontrak karya, yakni perbaruan royalti, pembangunan Papua, pembangunan smelter, dan divestasi.

Terkait kasus pencatutan nama, pemerintah menyatakan tidak akan menempuh jalur hukum.