Ketua DPR Disebut Ditemani Pengusaha Minyak Terkenal Saat Bertemu Bos Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto disebut didampingi oleh seorang pengusaha saat bertemu bos PT Freeport Indonesia.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengatakan bahwa pengusaha yang dilaporkan itu merupakan pebisnis di bidang minyak dan tambang.

"Dia seorang pengusaha minyak, tambang, dan sebagainya," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2015).

Junimart enggan mengungkapkan identitas pengusaha tersebut. Namun, kata dia, publik mengenal pengusaha itu.

"Dia pengusaha yang cukup terkenal di Indonesia," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. (Baca: JK Terganggu Namanya Dicatut)

Novanto juga disebut meminta PT Freeport untuk menanamkan divestasi saham sebesar 49 persen dalam pembangunan proyek listrik di Timika. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.

Novanto sudah berkali-kali membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres untuk mendapatkan saham Freeport. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Meski demikian, Novanto membenarkan dirinya beberapa kali bertemu dengan petinggi Freeport. (Baca: Ketua DPR: Perusahaan Amerika Tidak Gampang Berikan Sahamnya)

Dalam pertemuan itu, dia menyampaikan keinginan Jokowi agar Freeport berperan untuk masyarakat Indonesia, khususnya di Papua.

"Saya harus berhati-hati dan menyampaikan secara jelas apa yang disampaikan Presiden ke saya. Intinya, apa yang menjadi perhatian untuk rakyat dan kepentingan besar menjadi hal yang harus saya sampaikan," ucap politisi Partai Golkar itu.