Fadli Zon Dorong Presiden Segera Lakukan "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendorong Presiden Joko Widodo segera melakukan perombakan kedua kabinet.

Menurut Fadli, ada beberapa menteri yang layak diganti karena tidak berprestasi sehingga menyebabkan tergerusnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Kalau sudah satu tahun target tidak terpenuhi, serapan anggaran rendah, berarti kan gagal. Reshuffle sesegera mungkin," kata Fadli dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, sektor yang paling mendapat sorotan adalah ekonomi dan hukum.

Fadli menilai bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno membebani negara dengan mengajukan anggaran penyertaan modal negara (PMN).

Ia juga mempersoalkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Jaksa Agung M Prasetyo yang berasal dari partai politik.

"Jabatan hukum jangan diisi orang yang punya kepentingan politik. Ketidakpuasan ekonomi dan hukum punya andil turunkan kepuasan terhadap Presiden," kata dia.

Isu perombakan kedua Kabinet Kerja terus menguat dikaitkan dengan masuknya Partai Amanat Nasional dalam barisan partai pendukung pemerintah.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa ia bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno secara rutin memberikan laporan kinerja seluruh menteri atau kepala lembaga negara kepada Presiden. Selanjutnya, kebutuhan merombak hanya akan diputuskan oleh Presiden Jokowi beserta Wapres Jusuf Kalla.