BNPB Dinilai Layak Jadi Kementerian agar Fokus Antisipasi Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengapresiasi gerak cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan yang saat ini tengah melanda Indonesia. Bahkan, menurut dia, seharusnya BNPB dijadikan kementerian baru agar lebih fokus dalam mengurusi bencana.

"Saya harap sebenarnya BNPB ini agak naik. Harusnya jadi kementerian tetapi fokus pengurusan tentang bencana. Karena bencana bukan hanya reaktif tapi harus proaktif," kata Maman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2015).

Ia pun menyambut positif keinginan BNPB yang menginginkan tambahan anggaran Rp 750 miliar untuk penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan. Tentunya, selama tambahan anggaran tersebut bisa terserap dan transparan penggunaannya.

Penambahan anggaran tersebut dinilainya wajar, karena masalah kebakaran lahan dan hutan ini sudah dikecam dunia internasional, terutama negara-negara tetangga yang terdampak asap.

"Menurut saya ini harus serius. Tidak hanya BNPB, tapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria harus terlibat juga," ucap dia.

Namun, Maman menyayangkan mengapa pengajuan dana baru dilakukan sekarang. Padahal bencana kebakaran lahan dan hutan ini merupakan masalah tahunan. Sehingga BNPB diminta proaktif sejak awal, tidak perlu menunggu reaksi dari negara lain.

"Jadi mental birokrat kita itu mental reaktif, tidak proaktif. Tidak pernah mendasarkan atas litbang, padahal di BNPB litbang-nya ada tapi tidak terlalu berfungsi. Jadi jangan sekadar ada asap lalu minta tambahan anggaran," ucap Maman.