Projo: Dengan Segala Maaf, Menteri di Sektor Ekonomi Harus Dirombak

"Kami menilai sektor ekonomi kita berat sekali. Ini sudah sampai tahap emergency call karena kita sudah harus bekerja keras sekali untuk menyelematkan bangsa ini. Melambatnya gerak ekonomi sampai perlambatan kurs contohnya," ujar Ketua Umum Budi Projo Arie Setiadi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).

Budi mengingatkan bahwa janji kampanye Jokowi bisa terealisasi asalkan ekonomi terus bergerak. Jika ekonomi tumbuh, pembangunan di sektor riil akan membawa dampak pada masyarakat.

Namun, dengan kondisi ekonomi yang lesu, Jokowi dinilai akan kesulitan menuntaskan janji kampanyenya. [Baca: Soal "Reshuffle" Kabinet, Pengamat Politik Pertanyakan Kinerja "Tuan Putri"]

"Dengan segala maaf, menteri di sektor ekonomi saya rasa harus mengalami perombakan. Saatnya kita merumuskan kembali tantangan dan jawaban yang trengginas dari kisruh ekonomi sekarang saat ini," kata Budi.

Apabila pemerintah tak segera membuat perbaikan, Budi khawatir tak hanya pemerintah yang dianggap gagal, tetapi juga kepemimpinan Jokowi.

Hal tersebut bisa pula berdampak pada kepercayaan rakyat atas sistem demokrasi langsung yang telah mengantarkan kemenangan Jokowi pada Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Biarkan saja Presiden yang mandataris rakyat memutuskan keputusannya tanpa pengaruh dari elite dan golongan politik tertentu," kata Budi.

Isu soal reshuffle belakangan ini terus berembus. Dorongan reshuffle juga dilontarkan partai koalisi pendukung pemerintah, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang bahkan meminta tambahan lima kursi menteri.

Atas berbagai isu reshuffle itu, Jokowi meminta publik untuk tidak mengusik para menterinya yang baru mulai bekerja.

Dia meminta agar media tidak menciptakan kegaduhan. Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengutarakan bahwa perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran.