Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Tantang Jokowi "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 27/06/2015, 12:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Amanat Nasional kini mulai mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan perombakan kabinet. Jokowi diminta berani untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi hingga hukum yang kian terpuruk.

Demikian disampaikan Ketua DPP PAN Yandri Susanto dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).

"Yang beri mandat rakyat, Pak Jokowi jangan ragu, masih ada empat tahun, maka sekarang gunakan kesempatan itu (reshuffle) sebaik-baiknya. Jangan sampai ekonomi amburadul, KPK amburadul, bola juga amburadul," ujar Yandri.

Anggota Komisi II DPR itu berpendapat, kompetensi yang dimiliki para menteri di pemerintahan Jokowi sebenarnya tidak terlalu hebat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dianggap paling baik, sebut dia, justru hanya berani membakar kapal-kapal kecil.

Sementara itu, di sektor perekonomian, Yandri menganggap para menteri tidak berhasil mengangkat kondisi Indonesia yang terpuruk dengan rupiah terus melemah.

Dia mengingatkan Jokowi bahwa harapan yang diberikan rakyat kepadanya begitu tinggi. Maka dari itu, dibutuhkan gerakan cepat.

"Jangan sampai rakyat tidak lagi percaya dalam sistem pemilu langsung yang akhirnya memilih Jokowi," ujar Yandri.

Dengan kondisi yang ada itu, Yandri mendesak Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya untuk merombak kabinet. Apabila Jokowi tidak segera bersikap soal tuntutan reshuffle, dia menilai kepemimpinan Jokowi akan semakin diragukan banyak orang.

"Jadi, beberapa memang harus ada dikeluarkan atau di-upgrade. Tetapi, kita tunggu keberanian Jokowi, apakah komunikasi politiknya selama ini merefleksikan pergantian," ujar Yandri.

Isu soal reshuffle belakangan ini terus berembus. Dorongan reshuffle juga dilontarkan partai koalisi pendukung pemerintah, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang bahkan meminta tambahan lima kursi menteri.

Atas berbagai isu reshuffle itu, Jokowi meminta publik untuk tidak mengusik para menterinya yang baru mulai bekerja. Dia meminta agar media tidak menciptakan kegaduhan.

Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengutarakan bahwa perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com