Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Menteri Dikritik Boleh asal Jangan Diganggu

Kompas.com - 24/06/2015, 14:06 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat dengan Presiden Joko Widodo yang merasa risih akan wacana perombakan kabinet. Kalla sepakat bahwa kinerja menteri tidak boleh diganggu dengan isu reshuffle.

"Sejak kapan pun, mau apa pun, itu tidak boleh diganggu. Dikiritik boleh asal jangan diganggu," kata Kalla di Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Ia pun meminta masyarakat untuk sabar menunggu apakah nantinya Presiden melakukan perombakan kabinet atau tidak.

"Tunggu saja kau, kepingin amat dengan reshuffle? Belum lah, sabar-sabar saja," ucap Kalla.

Jokowoi sebelumnya meminta agar para menteri tidak diganggu dalam bekerja. (baca: Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Baru Bekerja!)

"Jangan ganggu menteri yang baru bekerja! Jangan buat gaduh!" kata Jokowi seusai acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Widya Chandra, Selasa (23/6/2015).

Ia juga berharap agar media massa tidak membuat gaduh dengan pemberitaan soal reshuffle kabinet. Menurut Jokowi, rapor kinerja menteri yang dimintanya beberapa minggu lalu tak akan dibuka ke publik.

"Rapor menteri hanya Presiden yang tahu," kata Jokowi. (baca: Soal "Reshuffle" Kabinet, Partai Jangan Dikte Jokowi)

Wacana perombakan kabinet muncul setelah Wakil Presiden menyatakan akan ada perubahan susunan kabinet sehabis hari raya Idul Fitri.

Saat ditanya soal kemungkinan perubahan kabinet setelah Lebaran, Jokowi hanya menjawab santai. "Habis Lebaran kita maaf-maafan," ujarnya.

Presiden telah meminta para menteri memberikan laporan kinerja selama enam bulan terakhir. Presiden juga meminta rencana kerja menteri enam bulan mendatang. (baca: Ketika Jokowi Evaluasi Kinerja Kabinet...)

Namun, Presiden Jokowi tak menjelaskan secara lugas soal kemungkinan reshuffle. Dia selalu mengatakan bahwa evaluasi menteri dilakukan rutin setiap minggu dan setiap bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com