Beban Berat Menanti Pansel KPK

Oleh: Anita Yossihara dan Susana Rita

TASHKENT, KOMPAS - Beban berat menanti Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang beranggotakan sembilan perempuan. Banyak kalangan menaruh harapan besar kepada panitia seleksi agar dapat memilih calon pimpinan KPK yang punya integritas dan kapasitas serta bisa bekerja sama dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

Harapan itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman di sela-sela kunjungan ke Tashkent, Uzbekistan, Jumat (22/5/2015), sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Anita Yossihara. "Kami harapkan pansel (panitia seleksi) ini bisa memilih orang-orang yang punya integritas, kapasitas, dan sebaiknya pimpinan KPK punya latar belakang berbeda. Mungkin ada ahli hukumnya, keuangan, penyidik, dan sebagainya," katanya.

Yang tak kalah penting, calon pimpinan KPK yang nantinya dipilih diharapkan mampu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain. Alasannya, kerja sama antarlembaga penegak hukum penting untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, yang masuk kategori kejahatan luar biasa.

Pansel KPK juga diharapkan dapat memilih orang-orang yang memiliki jiwa kenegarawanan. Calon yang dipilih hendaknya pribadi yang sudah tidak lagi memikirkan karier politik serta hal selain kepentingan bangsa dan negara. "Pimpinan KPK yang dipilih harus orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, enggak boleh ada cita-cita politik, mau jadi presiden atau lainnya," kata Irman.

Ia meyakini, Pansel KPK akan mampu mencari calon pimpinan KPK yang punya kapasitas, integritas, dan jiwa kenegarawanan serta mampu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain. Perempuan diyakini lebih mampu melaksanakan amanat.

Secara terpisah, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra menilai, penunjukan sembilan perempuan sebagai anggota Pansel KPK merupakan jalan keluar terbaik yang dihasilkan Presiden Joko Widodo atas pro-kontra seputar seleksi pimpinan KPK.

"Itu jalan keluar di antara pro-kontra. Bisa jadi ada pro-kontra nama yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Negara," ujar Saldi.

Selain itu, katanya, Presiden juga mempertimbangkan reaksi DPR terhadap nama-nama anggota pansel dan orang yang dihasilkan. "Kalau orang-orangnya tidak disukai oleh DPR, kan, bisa memengaruhi. Bisa macam-macamlah," katanya.

Terlepas dari itu, komposisi Pansel KPK merupakan eksperimen yang menarik. Publik akan melihat kecenderungan pilihannya nanti seperti apa. Saldi berharap pansel membuka diri terhadap semua pihak yang selama ini memiliki perhatian terhadap isu pemberantasan korupsi.

Terkait sosok seperti apa yang dibutuhkan KPK saat ini, Saldi mengungkapkan, pansel harus mencari orang terbaik dari segi kemampuan, integritas, dan profesionalitasnya. Dalam kondisi saat ini, ia menyarankan pansel untuk mencari sosok yang memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi sekaligus memiliki kemampuan persuasi yang tinggi.

"Ini penting di tengah situasi yang dihadapi KPK hari ini. Soal integritas dan lain-lain, itu sudah standar. Tapi, ada tambahan soal kemampuan memersuasi berbagai langkah penolakan yang muncul terhadap KPK," katanya.

Teliti kasus hukum

Sementara itu, DPR mengingatkan para anggota Pansel KPK untuk teliti memeriksa rekam jejak kasus hukum calon pimpinan KPK. Hal itu penting untuk menghindari kriminalisasi terhadap pimpinan KPK seperti yang terjadi dalam tiga periode KPK terdahulu.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan, Pansel KPK harus melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK dalam proses seleksi tahap pertama. "Teliti rekam jejak dan latar belakang setiap calon, khususnya kasus-kasus hukum yang pernah melibatkan mereka. Pansel saat ini diharapkan lebih teliti dalam menelisik latar belakang tiap calon," kata Trimedya.