Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Dorong Penyelesaian Kesepakatan soal Laut China Selatan

Kompas.com - 30/04/2015, 20:30 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Indonesia melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN terus mendorong penyelesaian kesepakatan kode etik (Code of Conduct/CoC) untuk mengatasi sengketa Laut China Selatan.

"Indonesia terus mendorong upaya perdamaian di Laut China Selatan. Salah satu upaya yang didorong Indonesia adalah penyelesaian kesepakatan Code of Conduct (CoC) Tiongkok-ASEAN," kata Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, I Gusti Agung Wesake Puja di Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Menurut Puja, kode etik penanganan sengketa Laut China Selatan perlu segera diselesaikan dan disepakati guna menjaga stabilitas kawasan.

"Konsensus yang dicapai selama pembahasan Laut China Selatan di KTT ASEAN, kita akan terus menjaga stabilitas di Laut China Selatan dengan cara Code of Conduct dapat dipercepat penyelesaiannya," ujar Puja.

Puja mengatakan bahwa ada beberapa negara yang menyampaikan keprihatinan terhadap proses yang sedang dilakukan negara tertentu yang berkaitan dengan reklamasi di Laut China Selatan. Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Indonesia mendorong semua pihak yang terlibat dalam sengketa di Laut China Selatan untuk dapat menahan diri.

Puja menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN menekankan pentingnya komitmen untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas di kawasan, yang merupakan modal bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga meminta Tiongkok untuk mengklarifikasi secara jelas soal nine dash line atau garis putus-putus yang dibuat Tiongkok untuk menandai wilayah perairannya di Laut China Selatan.

"Klarifikasi ini penting untuk mencegah klaim sepihak," kata Puja.

Nine dash line yang dibuat Tiongkok untuk menandai dan mengklaim beberapa wilayah perairan di Laut China Selatan dinilai berpotensi memicu konflik semakin meluas.

"Karena itu, kita coba mengimbau mereka untuk diselesaikan dan diklarifikasi juga klaim-klaim teritorial mereka itu," ujar Puja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com