Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Dinilai Jaga Marwah dan Ideologi PDI-P

Kompas.com - 23/03/2015, 03:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi menilai, tidak banyak partai politik yang mampu menjaga dinamika internalnya dalam kerangka menjaga marwah dan ideologi politik, seperti PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

"Marwah dan ideologi PDI Perjuangan, setidaknya di internal tertib terjaga," kata Muradi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Menurut dia, wacana sejumlah pihak, termasuk salah satunya berupaya menjauhkan trah Soekarno dari PDI Perjuangan, merupakan bagian dari skema melemahkan marwah dan ideologi partai moncong putih tersebut.

Bahkan, katanya, survei persepsi dari sebuah lembaga survei menegaskan hasilnya bahwa PDI Perjuangan akan baik-baik saja apabila tidak dipimpin oleh figur dari trah Soekarno.

Padahal, kata dia, secara organisasi, partai dengan marwah dan ideologi politik yang kuat akan mampu menstimulasi keberhasilan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam skema sistem demokrasi.

Dengan kata lain, kata dia, harus dilihat bahwa dinamika politik internal PDI Perjuangan adalah bagian dari menjaga marwah dan ideologi partai.

"Harus dihormati pilihan kader moncong putih tersebut untuk memilih kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI Perjuangan pada kongres mendatang, karena itu bagian dari praktik demokrasi internal," ujarnya.

Memilih kembali Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan pada kongres April 2015 nanti, kata dia, harus dipahami sebagai bagian dari menjaga marwah dan ideologi partai, karena sampai saat ini langkah tersebut dinilai berhasil karena PDI Perjuangan merupakan salah satu partai dengan regenerasi politik yang sangat baik.

"Figur Pak Jokowi, Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, dan lainnya adalah buah dari proses tersebut," ujarnya.

Di tangan Megawati pula, lanjut dia, PDI Perjuangan mampu menjaga partai dari sejumlah turbulensi politik sejak era Orde Baru hingga saat ini. Ada pergeseran peran yang diambil oleh Megawati selama menjadi ketua umum.

Pergeseran peran tersebut dalam 10 tahun terakhir membuka ruang bagi kader-kader muda potensial menduduki jabatan strategis politik, baik di internal maupun eksternal.

"Langkah ini diambil oleh Megawati karena berbasis pada marwah dan ideologi partai, sehingga warna, karakter dan kultur partai tidak rusak dan hilang. Dengan kata lain, regenerasi politik dan pembaruan kontrak politik di internal harus dapat menjaga marwah dan ideologi partai. Tanpa kedua hal tersebut, partai politik akan terjebak pragmatisme dan berpotensi menghancurkan peran partai politik itu sendiri di mata publik," ucap Muradi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com