Jokowi Gelontorkan Bantuan Tunai Rp 400.000 Per Keluarga untuk Dua Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menyiapkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang jumlahnya mencapai 15,6 juta. Salah satu yang akan langsung digelontorkan adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan bentuk bantuan tunai yang menyerupai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Nilai program itu tercatat mencapai Rp 400.000 untuk jangka waktu dua bulan. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa untuk mencarikan bantuan tunai itu masyarakat harus memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

“(Pencairan dana) Mulai tanggal 18,19, 20 November, hingga 2 Desember selesai semua. Totalnya Rp 400 ribu untuk dua bulan,” kata Khofifah di Istana Kepresidenan, Senin (17/11/2014).

Khofifah menjelaskan bahwa dana tersebut akan berbentuk simpanan. Sehingga, masyarakat tidak perlu harus mengambil seluruhnya dalam satu kali pencairan. Cara ini dinilai bisa mencegah penanggunaan dana bantuan untuk hal-hal yang bersifat tidak produktif.

Menurut Khofifah, seluruh penyaluran dana akan diberikan melalui kantor Pos. Kantor pos yang nantinya mengatur jadwal pembagian uang di masing-masing wilayah.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan bahwa anggaran bantuan tunai itu akan menggunakan dana cadangan yang sudah dianggarkan dalam APBN-P 2014 sebesar Rp 5 triliun dan juga cadangan resiko fiskal sebesar Rp 1,4 triliun.

“Pokoknya sekarang dalam kondisi sekarang itu yang terbaik adalah menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk pemerintah dalam menjalankan visinya di tahun pertama,” kata dia.

Seperti diberitakan, pemerintah menetapkan harga premium dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Pemerintah memastikan bahwa semua stok BBM tersedia sehingga tidak perlu panik dan mengantri di pom bensin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Naisonal Andrinof Chaniago mengungkapkan bahwa subsidi BBM dialihkan untuk produksi pangan seperti perbaikan irigasi dan pendirian irigasi baru.

“Dalam dua tahun, Indonesia akan swasembada beras,” imbuhnya.

Selain itu, Andrinof menuturkan pengalihan subsidi BBM akan diberikan untuk realisasi pembangunan pembangkit listrik hingga pengembangan sektor kelautan serta perbaikan jalan.

“Ini memprioritaskan untuk kepentingan masyarakat yang lebih produktif,” kata dia.