Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Simbolon: JK Sangat Liberal, Tidak Berempati terhadap Pengguna BBM Bersubsidi

Kompas.com - 10/11/2014, 19:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mengaku heran karena Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilainya lebih agresif ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ketimbang Presiden Joko Widodo. Menurut Effendi, JK merupakan figur yang selalu berorientasi pada pasar dan tidak memiliki empati terhadap masyarakat.

"Pak JK ini terlalu bernafsu. Mazhab berpikiran Pak JK sangat liberal, enggak pernah berempati kepada pengguna BBM itu. Pokoknya serahkan saja ke pasar," kata Effendi, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Effendi melanjutkan, dia melontarkan kritik dengan alasan terukur. Baginya, pengurangan subsidi BBM tak akan menyelesaikan masalah selama tak ada pembenahan di sektor tata kelola energi.

Effendi juga mengkritik langkah Presiden Jokowi memilih menteri-menteri strategis dari latar belakang yang tidak jelas. Dengan alasan itu, Effendi mengaku akan memegang prinsip menolak kenaikan harga BBM bersubsidi walau terancam sanksi dari partainya selama tak ada upaya konkret menata kelola sumber energi nasional.

"Kata Pak JK kenaikan harga BBM bisa menghemat (anggaran negara), rakyat bisa makmur. Kalau makmur, naiknya jangan Rp 3.000, sekalian saja (naik) Rp 10.000. Coba menteri-menterinya Jokowi suruh jelasin kenapa harga BBM harus naik," ujarnya.

Ia menambahkan, pemberian subsidi untuk masyarakat bukanlah suatu kesalahan. Ia merasa subsidi adalah stimulus pada sektor tertentu untuk masyarakat yang belum memiliki daya beli.

"Yang harus ditangani itu sektor energinya, pemberian subsidi enggak akan sia-sia karena kita dapat pajak dari masyarakat," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com