JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai, jabatan pada kementerian yang menguasai hajat hidup orang banyak sebaiknya diisi oleh kalangan profesional murni. Hal itu diharapkan dapat membuat menteri tersebut dapat fokus memberikan dedikasinya kepada masyarakat.
"Kementerian-kementerian strategis yang mengurus langsung hajat hidup rakyat Indonesia perlu dipegang oleh ahlinya atau kalangan profesional murni. Kementerian di bawah koordinasi menko polhukam dan menko perekonomian termasuk strategis karena mengurus langsung hajat hidup orang banyak," ujar Siti saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/7/2014).
Siti menjelaskan kalangan profesional murni dari luar parpol dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan kepemimpinan yang baik, tanpa harus terhalang oleh kepentingan partai. Siti menyebut ada dua posisi menteri yang harus diisi oleh kalangan dari non-parpol.
Namun, Siti menyarankan agar posisi jabatan menteri koordinator kesejahteraan rakyat pada kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla diisi oleh kalangan profesional dari partai politik. Hal tersebut menjadi bentuk pengabdian dan dedikasi partai politik kepada masyarakat.
"Kementerian di bawah menko kesra perlu dipegang langsung kalangan profesional dari parpol agar ada nilai tambah bagi mereka yang sifatnya pengabdian dan dedikasi," ujar Siti.
Siti mengatakan, jabatan menko kesra bisa dijadikan sebagai ajang bagi kalangan profesional yang merupakan politisi untuk menunjukkan keseriusan dirinya serta partai politiknya dalam membela kepentingan masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.